Jika Terjadi Reshuffle, Tiga Menko Layak Diganti

Oleh: Muslim Arbi

 

Tiga Menko, Polhukam, Perekonomian, Maratim dan Sumber Daya patut di ganti, jika reshuffle kabinet di lakukan dalam waktu dekat ini..

Mengapa ke tiga menko itu patut di ganti?
Karena kinerja ketiga menko sangat tidak optimal dalam mengkoordinasika kementrian teknis di bawah nya, sehingga memperburuk citra pemerintahan yang ada. Akibat itu pula, terlihat Presiden Jokowi seperti bekerja sendiri. Lalu apa kerja ketiga menko itu?

Misalnya, dalam soal kestabilan politik dan keamanan, apa yang di lakukan menko nya sehingga Presiden harus menemui utusan GNPF-MUI di dampingi mentri agama, mensesneg dan menko polhukam?
Padahal ini terkait dengan faktor politik dan keamanan yang kondusif di mana itu adalah tanggung jawab menkonpolhukam.

Dan,  semestinya cukup di temui menko nya. Karena jika terjadi pertemuan yang mencapai kesepakatan antara GNPF-MUI dengan pemerintah, soal2 aksi massa berjumlah jutaan bisa saja di kurangi. Tentunya dialog dan kesepakatan dapat antara perwakilan Umat dan Pemerintah dapat tercapai. Dan ini cukup di handle oleh menko nya, lalu melaporkan dan mendiskusikan nya dengan Presiden.

Tapi, karena itu tidak terjadi, dan Presiden yang langsung temui Delegasi itu, maka isu setelah itu pun merebak ke mana2. Bahkan Presiden dianggap pergunakan pertemuan itu sebagai ajang perbaiki citra nya di mata Umat untuk kepentingan Pilpres 2019?

Bahkan, menko polhukam lakukan pembubaran terhadap Ormas HTI dan terlihat Presiden seperti terjebak, keluar kan Perppu Ormas no 2/2017, yang menjadi bulan2an di publik di mata para pakar dan politisi, kampus, akademisi bahkan para pendukung Jokowi sekali pun..Dan jika Perppu ini berujung pada pembatalan, akan semakin membuat Presiden Jokowi semakin tidak berwibawa dan kehilangan muka.

Ini termasuk hal yang cukup fatal dalam menjaga kodusifitas dan kestabilan politik dalam negeri yang semestinya menkopolhukam lebih smart terkait isu2 besar itu. Di sini lah kegagalan menkopolhulam. Dan persoalan sosial politik serta tidak segera di tempuh solusi yang bersifat meredam aksi2 Umat itu, banyak energi terbuang.
Di sini lah teruji kinerja menkopolhukam yang terlihat sangat lemah. Malah terkesan tidak tahu mau berbuat apa2?

Berikut nya adalah menko perekonomian, tidak terlihat apa record atas beban utang yg semakin menumpuk dan melemah nya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang menjadi indikator ekonomi dalam pergerakan dan pertumbuhan nya. Tapi posisi menko yang di jabat oleh mantan Gubernur BI itu tidak salah. Karena yang salah adalah yang menempatkan nya di posisi menko perekonomian. Tentunya ini kesalahan Presiden. Mengapa menempatkan Menko Perekonomian adalah itu?

Di tengah hutang negara yang numpuk, pendapatan yang minim dan gagal bayar yang membayangi neraca hutang negara, menko perekonomian tidak terlihat gregat dalam menempuh langkah2 di saat situasi ekonomi genting. Indikatornya menurut World Bank (WB) posisi hutang kita di level yang berbahaya. Sinyal WB ini mesti di respon dengan langkah2 yang smart segera.

Menko Maratim dan Sumber Daya lain lagi. Pak Menko yang berlatar belakang militer ini tidak tahu mau buat apa? Tapi, publik menilai Pak Luhut lebih banyak habiskan energi bela Ahok, baik di saat jabat menkopolhukam ketika Ahok, berurusan dengan KPK dan di saat sudah jadi menko maratim, ketika Ahok di adili di Pengadilan dan menyerang KH Ma'ruf Amin, sebagai Saksi Ahli di PN Jakarta Utara itu.

Luhut juga pasang badan untuk bela Reklamasi Teluk Jakarta yang bukan bidang nya lagi. Karena soal Reklamasi adalah urusan Pemprov DKI di bawah Gubernur baru nanti. LBP, panggilan akrab Luhut, juga terlihat bicara soal Utang Negara dan meminta para pengkritik soal Hutang Negara datang menemui nya.

Padahal, soal Utang Negara bukan urusan Menko Maratim dan Sumber Daya. Atas kelatahan Mantan Menperindag di Era Presiden Abdurahman Wahid itu, ada yang berseloroh, mendingan jabatan Pak Luhut di tambah yaitu, Menko Maratim, Sumber Daya dan Urusan Hutang Negara.

Menko Luhut juga di demo oleh pemuda dan Mahasiswa ke KPK. Dengan Isu di duga terima dana Reklamasi. Mahasiswa desak KPK agar periksa Luhut. Kalau lihat ngotot nya Luhut bela Reklamasi Teluk Jakarta itu, dugaan Pemuda dan  Mahasiswa di Lembaga Anti Rasuah itu beralasan. Ngapai menggebu bela Reklamsi kalau tidak ada apa2nya.

Terakhir adalah Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang di jabat oleh Puan Maharani, Puteri Mantan Presiden Megawati, sampai saat ini lebih tidak jelas lagi keberadaan nya. Apakah Kemenko itu masih ada atau tidak. Karena sangat jarang terdengar ada berita nya. Meski kinerja Menko Puan ini sangat banyak mendapat kritik Publik, tapi Presiden tidak berani menggantinya. Karena resiko nya justru akan berhadapan dengan Ibu nya Puan. Bisa2 malah Kursi Jokowi bisa amblas.

Tulisan di atas sebagai masukan, jika, Presiden Jokowi mau evaluasi ulang atas perjalanan kabinet nya. Dan mencari figur2 yang lebih kapable dan mumpuni sebagai nahkoda di menko masing2. Agar beban pekerjaan tidak lagi turun langsung. Seperti tidak ada menko nya.

Atau Presiden Jokowi mau tampil One Man Show, sehingga peran Wapres seperti hanya sebagai ban serep saja. Dan di pakai hanya sewaktu waktu saja. Dan Wapres hanya sebagai penyeimbang kalau saja Presiden kebablasan, misal nya di saat ada Insiden Tol Brebes Exit yang terkenal dengan Brexit tahun lalu, Wapres sibuk minta maaf ke publik atas tragedy tersebut. Presiden malah dalam kasus itu terlihat cuek,  seperti tidak terjadi apa2. Padahal di pihak Rakyat jatuh korban jiwa dalam peristiwa tahun lalu itu.

Depok, 16 Juli 2107.****

Category: 


from Tokoh https://www.konfrontasi.com/content/tokoh/jika-terjadi-reshuffle-tiga-menko-layak-diganti
via IFTTT

close