HIMA Persis: Bubarkan Ormas Tanpa Lalui Pengadilan, Pemerintah Jadi Negara Kekuasaan

KIBLAT.NET, Jakarta – Ketua Himpunan Mahasiswa Persis (HIMA Persis) mengkritisi Perppu nomor 2 tahun 2017, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pemerintah seharusnya mengikuti mekanisme pengadilan dalam membubarkan suatu ormas.

Ketua HIMA Persis, Nizar Ahmad Saputra mengatakan bahwa pemerintah perlu untuk mengikuti mekanisme perundang-undangan yang ada dalam membubarkan Ormas. “Perlu dicatat bahwa pemerintah sebaiknya mengikut proses mekanisme perundangan-undangan yang ada dengan mengajukan gugatan ke pengadilan jika hendak membubarkan ormas yang berbadan hukum,” katanya dalam rilis yang diterima Kiblat.net pada Rabu (12/07).

Menurut Nizar, Pembubaran Ormas memang kewenangan mutlak pemerintah, khususnya Kementerian dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan Ham. “Namun tanpa mekanisme pengadilan, maka Pemerintah sudah bergeser dari negara berdasarkan hukum (rechtsstaat) menjadi negara kekuasaan (machstaat),” tegasnya.

Dikeluarkannya Perppu nomor 2 tahun 2017, lanjut Nizar, merupakan bentuk kediktatoran konstitusional. Selain itu, aturan yang diteken pemerintah pada 10 Juli 2017 tersebut jelas beraroma kesewenang-wenangan. Dengan aturan baru itu, demokrasi menjadi mati total akibat pembubaran ormas secara sepihak oleh pemerintah.

Nizar menerangkan, Pasal 59 ayat 3 yang berisi tentang larangan Ormas adalah pasal yang cukup krusial karena dapat dipergunakan sewenang-sewenang oleh penguasa. “Sehingga pasal ini bisa mengancam semua ormas,” tuturnya.

Maka, ia mendorong pemerintah untuk lebih mengedepankan dan membuka dialog secara terbuka terhadap ormas-ormas yang dianggap tidak sejalan dengan dasar negara.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto telah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tertanggal 10 Juli 2017 untuk mengatur organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia. Penerbitan Perppu ini juga merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Substansi pokok dari Perppu tersebut adalah menghilangkan proses pengadilan dalam pembubaran Ormas.

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Imam S.

The post HIMA Persis: Bubarkan Ormas Tanpa Lalui Pengadilan, Pemerintah Jadi Negara Kekuasaan appeared first on Kiblat.



from Kiblat /2017/07/13/hima-persis-bubarkan-ormas-tanpa-lalui-pengadilan-pemerintah-jadi-negara-kekuasaan/
via IFTTT

0 Response to "HIMA Persis: Bubarkan Ormas Tanpa Lalui Pengadilan, Pemerintah Jadi Negara Kekuasaan"

Post a Comment

Komentarlah dengan kata yang baik, bijak dan jelas