Tegur Saya Jika Ada Kebijakan Tidak Selaras Pancasila, Sebut Yudi Latif

KONFRONTASI - Yudi Latif mengucapkan terima kasih atas ucapan selamat, doa, dan harapan yang disampaikan rekan-rekannya sehubungan dengan pengangkatan dirinya sebagai Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).

Tetapi, meski diberi mandat oleh pemerintah dalam pembinaan Pancasila, Yudi mengaku tidaklah berarti ia benar-benar figur Pancasilais paripurna.

“Sejauh manusia punya potensi bersalah, tidak akan pernah ada manusia yang sepenuhnya Pancasilais. Kita semua hanya berusaha mendekati idealitas nilai Pancasila dalam kehidupan publik. Karena itu, jangan segan-segan mengingatkan kami bila ucapan, tindakan dan kebijakan kami tidak selaras dengan tuntutan moral Pancasila,” kata Yudi Latif, dalam pesan yang ia kirim ke rekan-rekannya, juga kepada Sayangi.Com, Minggu (11/6).

Menurut Yudi, Pancasila adalah tentang kita, dari kita dan untuk kita. Perwujudannya tidak bisa hanya menunggu peran negara, melainkan tanggung jawab semua pihak.

“Maka, mari kita bergotong-royong, mengambil peran masing-masing untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bersama, untuk memastikan segala warna bersatu, rasa bersambung, rezeki berbagi,” ujarnya.

Alat Pemersatu

Yudi Latif selama ini dikenal luas sebagai aktivis, peneliti, dan penulis yang subur. Selain menulis di berbagai media massa, ia telah menerbitkan belasan buku, salah satunya adalah Buku “Negara Paripurna: historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila” setebal 665 + xxvii halaman, yang edisi perdananya diterbitkan pada tahun 2011.

Yudi Latif lahir di Sukabumi pada 24 Agustus 1964. Pernah mondok di Pesantren Gontor Ponorogo, semasa kuliah S1 jurusan komunikasi di Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung ia aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Gelar S2 dan S3 bidang sosiologi politik, ia raih dari Australian National University (ANU).

Usai dilantik Presiden Jokowi sebagai Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila bersama 9 tokoh nasional yang duduk sebagai pengarah lembaga setingkat kementerian ini, pada Rabu 7 Juni 2017, di Istana Negara, Yudi mengatakan kepada wartawan, Pancasila adalah pemersatu bangsa.

“Pancasila tidak boleh merobek persatuan, Pancasila justru ingin merekatkan kembali simpul-simpul yang longgar. Ibarat sapu lidi akan kuat kalau dia menjadi satu ikatan. Dan ikatan bagi Indonesia adalah Pancasila,” ujarnya.

Terkait dengan adanya perbedaan pandangan tentang hari peringatan Pancasila, Yudi mengatakan, di masa depan peringatannya bukan hanya pekan tapi bulan. Dari 1 Juni, disempurnakan 2 Juni, dan berakhir absah saat konstitusi dirumuskan pada 18 Agustus 1945.

“Saya kira pro kontra soal ini kita selesaikan dengan cara semua orang mengerti, bahwa Pancasila itu tidak sekali jadi tapi kontinyu mulai 1 Juni sampai 18 Agustus,” kata Yudi.

Menurut Yudi, waktu sepekan memang tidak cukup untuk memperingati Hari Lahir Pancasila. Karena itu, bulan-bulan ini harus menjadi momen untuk gerakan kebajikan Pancasila. Bukan hanya sekedar seremoni, tapi betul-betul momen dimana setiap orang, setiap kalangan, berusaha mengamalkan Pancasila itu di dalam perilaku dan kebijakannya.

“Kita bayangkan pada momen itu, para aktivis dari berbagai latar belakang agama akan bersilaturahmi, pengusaha-pengusaha besar akan bertemu dengan pengusaha-pengusaha kecil, saling berbagi apa yang bisa dilakukan bersama, sehingga masalah-masalah seperti kesenjangan sosial bisa dicarikan solusinya dengan baik,” ujarnya.

Peran Serta Komunitas

Yudi berharap, masyarakat tidak over ekspektasi terhadap pembentukan UKP-PIP karena kewenangan unit kerja ini tidak terlalu luas. Kewenangannya hanya terbatas pada fungsi koordinasi, pengendalian dan pembenahan pengajaran Pancasila di sekolah-sekolah.

“Kewenangannya terbatas tapi ekspektasi publik sangat besar. Karena itu, saya kira jalan terbaik adalah melibatkan peran serta komunitas,” ujar Yudi.

UKP PIP, menurut Yudi, hanya sekadar fasilitator. Tapi yang harus digerakkan adalah simpul-simpul, relawan-relawan dari berbagai komunitas, rohaniawan, budayawan, sineas, jurnalis, ketua-ketua adat. Yudi menyebut mereka sebagai gembala komunitas. Itu yang akan dijaring dalam suatu konektivitas, supaya sama-sama melakukan berkontribusi dalam merawat Pancasila.

“Seperti Bung Karno bilang, Pancasila semula digali dari komunitas. Oleh karena itu kalau kita ada masalah, sebenarnya negara minta tolong kepada komunitas untuk bisa ikut serta dalam merawat nilai-nilai ini,” ujarnya.

Mengenai pendapat tentang perlunya pelajaran Pancasila dihidupkan kembali, Yudi menegaskan, bahwa kewenangan itu ada pada kementerian terkait, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Ristek Dikti.

Menurutnya, kalau memang kementerian terkait kembali mewajibkan Pancasila sebagai mata pelajaran, UKP-PIP bisa membantu untuk memastikan bahan ajar, dan sistem metodologinya lebih berbobot, lebih menarik, dan lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat hari ini.(Juft/Sayangi)

Tags: 
Category: 


from Politik http://www.konfrontasi.com/content/politik/tegur-saya-jika-ada-kebijakan-tidak-selaras-pancasila-sebut-yudi-latif
via IFTTT
Sebarkan Lewat Google Plus

0 comments:

Post a Comment

Komentarlah dengan kata yang baik, bijak dan jelas

close