Lembaga Anti Rasuah Ini Jangan Sampai Jadi Institusi yang Sombong

KONFRONTASI -  Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mencurigai sikap reaksioner KPK terhadap pansus angket KPK.

Karena, KPK adalah kategori lembaga negara yang wajib tunduk, taat dan patuh pada keputusan DPR.

DPR dimandatkan oleh konstitusi (UUD) dan perundang-undangan melakukan penyelidikan terhadap institusi negara yang melaksanakan UU.

Baca: Dianggap Kurang Bersyukur, Donnarumma bakal Menyesali Keputusannya yang Tinggalkan AC Milan

Baca: Tujuh Tewas usai Insiden Tabrakan Kendaraan Travel dan Truk

Baca: Mobil Mewah dan Rumah Jupe Dijual untuk Biaya Berobat, Ini Sebenarnya yang Terjadi

"KPK jangan menjadi institusi arogan yang merasa paling benar, mengangkangi dan menginjak-injak konstitusi dan perundang-undangan negara kita," kata Masinton melalui pesan singkat, Minggu (18/6/2017).

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Masinton Pasaribu dalam acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta, Sabtu (30/7/2016)

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Masinton Pasaribu dalam acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta, Sabtu (30/7/2016) (KOMPAS.com/Nabilla Tashandra)

 
Masinton menjelaskan hak angket adalah perintah konstitusi yang dimiliki oleh DPR dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasannya untuk melakukan penyelidikan. Pasal 20A ayat 1 dan 2 UUD Negara RI.

Kemudian, teknis pembentukan Pansus Hak Angket DPR-RI diatur dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD. Serta Peraturan DPR-RI.

"Sejak awal DPR berkomitmen membentuk pansus Hak angket KPK bukan untuk menyelidiki penanganan perkara yang ditangani oleh KPK. Hak angket sebagai Hak pengawasan tertinggi DPR-RI ditujukan untuk melakukan penyelidikan atas pelaksanaan perundang-undangan yang dilakukan oleh KPK," kata Anggota Pansus Angket KPK itu.

Masinton menjelaskan pelaksanaan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi. Serta UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

"Sikap reaktif dan arogansi KPK sudah diluar batas kepatutan. Dukungan publik dimanipulasi oleh KPK untuk mengangkangi dan menginjak-injak Konstitusi dan perundang-undangan sebagai dasar kepatuhan kita bernegara dan wajib dipatuhi seluruh warga negara dan institusi negara Indonesia," kata Masinton.

Anggota Komisi III DPR itu menuturkan KPK telah memberikan contoh yang tidak patut dalam ketata negaraan Indonesia. Kemudian, langkah semena-mena KPK yang menabrak rambu-rambu ketatanegaraan ini harus dihentikan.

"KPK sebagai institusi penegak hukum harusnya menjadi tauladan kepatuhan dan taat pada konstitusi dan perundang-undangan sebagai dasar hukum kita bernegara dan berbangsa," kata Masinton.(Juft/Trbiun)

Tags: 
Category: 


from Politik http://www.konfrontasi.com/content/politik/lembaga-anti-rasuah-ini-jangan-sampai-jadi-institusi-yang-sombong
via IFTTT

close