Komnas HAM Minta Presiden Perintahkan Hentikan Kriminalisasi Ulama 212

KONFRONTASI -  Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat memerintahkan Kepolisian untuk menghentikan proses hukum terhadap beberapa ulama dan tokoh ormas yang tergabung dalam Presidum Alumni 212.

Hal ini pun merupakan tindak lanjut dari pemantauan dan penyelidikan oleh Komnas HAM terkait laporan dugaan kriminalisasi ulama alumni 212 dan rencana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

"Kami menghormati proses hukum yang ada di Kepolisian, tapi kami meminta presiden menghentikan proses hukum di kepolisian," ujar Pigai saat ditemui usai pertemuan dengan jajaran pejabat Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta, Jumat (9/6).

Dirinya pun menyebutkan, jika dugaan kriminalisasi ulama terus dilakukan maka intergritas nasional bakal terganggunya.

Pigai pun meminta Menko Polhukam Wiranto menyampaikan hal tersebut kepada Presiden untuk menghentikan kasus tersebut.

"Presiden dapat memerintahkan kepolisian dan kejaksaan untuk menutup atau SP3 atau deponering. Tapi sementara ini kami menghormati proses hukum," ucapnya.

Pigai menganggap penghentian proses hukum oleh presiden bukan merupakan bentuk intervensi pemerintah. Sebab, upaya penghentian tersebut adalah langkah komprehensif Presiden untuk menghentikan kegaduhan.

"Tidak ada namanya juga menyelesaikan komperhensif atas permintaan Komnas HAM, jadi tidak ada intervensi hukum. Ini atas permintaan Komnas HAM," kata dia(Juft/Skala)

Category: 


from Politik http://www.konfrontasi.com/content/politik/komnas-ham-minta-presiden-perintahkan-hentikan-kriminalisasi-ulama-212
via IFTTT
Sebarkan Lewat Google Plus

0 comments:

Post a Comment

Komentarlah dengan kata yang baik, bijak dan jelas

close