Ini Sikap Resmi Sarbumusi Terkait Tunjangan Hari Raya (THR)

KONFRONTASI - Presiden DPP Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI) Syaiful Bahri Anshori menegaskan bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak normatif kaum buruh yang harus dipenuhi oleh pengusaha. Jamak diketahui, hampir seluruh komponen harga meroket naik jelang lebaran, terutama sandang, pangan dan transportasi.

“Di dalam situasi nilai upah dan gaji buruh yang belum memadai dan semakin turun nominasinya, buruh dihadapkan momentum hari raya Idul Fitri atau lebaran. Jelang lebaran, sudah pasti harga-harga kebutuhan pokok kembali mengalami kenaikan yang sangat drastis. Sarana transportasi yang seharusnya menjadi pendukung kemudahan mudik ikut-ikutan melambungkan harga tiketnya, padahal pangan dan transportasi adalah hal sangat dibutuhkan kaum buruh di saat ini,” tegas Syaiful dalam keterangan tertulisnya, yang diterima redaksi, Senin malam (5/06/2017).

Tradisi mudik yang sudah berlangsung di Indonesia menjadi beban tersendiri bagi kaum buruh untuk mengalokasikan biaya akomodasi selama perjalanan menuju kampung halaman.

“Untuk bisa mudik, buruh harus menyediakan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Kendati demikian, tuntutan keluarga di desa telah memaksa buruh mau tidak mau harus pulang kampung. Di tengah upah yang kecil, buruh tidak akan mungkin (lagi) menyediakan dana mudiknya dengan mengandalkan upahnya yang diterima dari upah setiap bulan. Sebab itu, satu-satunya harapan bagi buruh untuk bisa mudik adalah uang Tunjangan Hari Raya (THR). Akan tetapi,dampak berbagai himpitan ekonomi dan kenaikan harga komoditas yang berakibat pada membengkaknya ongkos produksi industri dan tentu saja pengusaha akan mengalihkan beban tersebut ke pundak buruh dengan lebih memperhebat penindasannya kepada buruh dengan mengurangi beberapa tunjangan termasuk tunjangan hari raya ataupun dengan menaikkan target produksi,” beber Syaiful.

Terkait THR, Presiden Syaiful mengingatkan kewajiban pengusaha sesuai ketentuan pasal 1 angka 4 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang menyatakan; “pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.”

Berikutnya, pasal 1 angka 6 huruf a UU No. 13/2003 yang menyatakan; “Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.”

“Sesuai dengan ketentuan tersebut maka makna pemberi kerja ialah orang yang menjalankan sebuah usaha milik perseorangan, yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah yang dinyatakan dalam bentuk uang. Oleh karenanya, setiap bentuk usaha yang mempekerjakan tenaga kerja, berkewajiban untuk menjalankan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku, termasuk diantaranya upah minimum, upah lembur, cut-cuti dan seluruh hak-hak yang diatur dalam UU 13/2003 atau ketentuan lainnya,” tukas Syaiful.

Selain UU No.13 Tahun 2013, kewajiban pengusaha untuk memberikan THR kepada buruh juga diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) No. 78/2015 yang berbunyi; “Tunjangan Hari Raya Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) wajib diberikan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh”. Berikutnya, Pasal 7 ayat 3 yang menegaskan; “ketentuan mengenai tunjangan hari raya keagamaan dan tatacara pembayarannya diatur dengan peraturan menteri”.

Ketentuan itu kemudian diterjemahkan melalui Permenaker No. 56 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja/buruh. Terhadap ketentuan ini, Sarbumusi meminta pemerintah untuk segera melakukan revisi. “Ada hal yang tidak sinkron antara ketentuan dari peraturan perundang-undangan ini dengan turunannya. Juga tidak diatur mekanisme dan besaran THR bagi pekerja atau buruh di luar perusahaan. Inilah yang menjadi catatan kritis kami kepada pemerintah dan harus segera direvisi,” pungkas Syaiful.

Sarbumusi juga membuka posko pengaduan terhadap kaum buruh yang bekerja di manapun yang THR-nya atau hak-hak normatifnya tidak dipenuhi. Walhasil, kaum buruh bisa mengadukan persoalan yang dimaksud ke hotline DPP Konfederasi Sarbumusi di nomor telepon (021)-22391833. Atau email ke dppksarbumusi@gmail.com dan atau ke nomor 081358953568. (Juft/Sarbumusi.com)

 

Tags: 
Category: 


from Politik http://www.konfrontasi.com/content/politik/ini-sikap-resmi-sarbumusi-terkait-tunjangan-hari-raya-thr
via IFTTT
Sebarkan Lewat Google Plus

0 comments:

Post a Comment

Komentarlah dengan kata yang baik, bijak dan jelas

close