DPR Jangan Sampai Keder Meluruskan Yang Bengkok

KONFRONTASI -  KPK dapat beking baru jelang duel melawan Pansus Angket DPR. Sekitar 100-an dosen hukum tata negara turun tangan membela lembaga anti korupsi ini. Haruskah DPR ciut? Pengamat bilang, biar KPK dibela seribu dewa sekalipun, DPR tak boleh ngeper. Tetaplah berjuang untuk meluruskan yang bengkok.

Upaya KPK menggalang kekuatan untuk menghadapi Pansus Hak Angket terus berjalan. Kemarin sore, ada dua pakar hukum tata negara yang menyambangi gedung KPK. Mereka adalah eks Ketua MK yang juga sebagai Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAM) Mahfud MD dan Direktur Pusat Kajian Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Prof Feri Amsari. Tujuannya, menyampaikan sikap hasil kajian 132 pengajar hukum tata negara terhadap Hak Angket KPK.

Apa hasil kajiannya? Mahfud menyebut penggunaan hak angket ini hanya modus baru anggota DPR untuk menyerang KPK yang kian gencar membongkar perkara korupsi. Ia juga menyebut, proses hak angket terhadap KPK bergulir ke arah yang inkonstitusional.

Menurut Mahfud, ada tiga hal mendasar kenapa Pansus dinilai cacat hukum. Pertama, karena subyek hak angket yakni KPK yang dinilai keliru. "Subjeknya keliru karena secara historis hak angket itu dulu hanya dimaksudkan untuk pemerintah," kata Mahfud.

Menurut Mahfud, Pasal 79 Ayat 3 UU MPR DPR DPD dan DPRD (MD3) menyebutkan hak angket digunakan untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang dan atau kebijakan pemerintah, misalnya presiden, wapres, para menteri, jaksa agung, kapolri, dan lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK). Nah, menurut Mahfud, KPK tak termasuk di dalamnya, meski merupakan lembaga pemerintah.

Kedua, obyek hak angket, yakni penanganan perkara KPK. Menurut dia, obyek penyelidikan hak angket harus memenuhi tiga kondisi, yakni hal penting, strategis dan berdampak luas bagi masyarakat. "Ini pentingnya apa, urusan pengakuan Miryam Haryani yang mengaku ditekan itu kan hal biasa, tidak ada hal yang gawat di situ. Dan itu kan sudah dibuktikan dalam sidang praperadilan sudah benar (KPK)," ujar Mahfud.

Bekas ketua MK ini pun menilai prosedur pembentukan Pansus keliru karena diduga kuat melanggar undang-undang dan terkesan dipaksakan. Seharusnya, kata dia, rapat paripurna memberlakukan voting jika belum kuorum. "Ketika itu masih banyak yang tidak setuju tiba-tiba diketok," ujar Mahfud.

Kemudian, lanjut Mahfud, Pansus terkesan dipaksakan lantaran baru tujuh fraksi yang mengutus wakilnya. Padahal menurut Pasal 201 Ayat 3 UU MD3 harus semua fraksi terwakili dalam Pansus. "Kalau itu dipaksakan berarti melanggar juga prosedur yang ada," ujar Mahfud.

Karena itu, Mahfud menyarankan KPK agar tak mengikuti kehendak panitia angket yang pembentukannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Akibatnya maka semua tindakan panitia angket dengan sendirinya bertentangan pula dengan UU dan hukum. Mematuhi tindakan panitia angket merupakan bagian dari pelanggaran hukum itu sendiri. KPK harus taat kepada konstitusi dan undang-undang, bukan kepada panitia hak angket, bukan kepada panitia hak angket yang pembentukannya melalui prosedur hukum yang telah ditentukan.

"Sore ini kami serahkan pada pimpinan KPK untuk dipertimbangkan juga, karena toh sikap akhir ada di KPK. Dan kami sedang mempertimbangkan mengambil langkah-langkah hukum lain demi tertibnya kita hidup bernegara," tutup Mahfud.

Namun, Pansus tak terpengaruh dengan sikap Mahfud Cs. Kemarin, Pansus kembali menggelar rapat di Ruang KK I Gedung Nusantara 3 DPR. Rapat dimulai sekitar pukul 2 siang dan berakhir sore. Rapat dipimpin Ketua Pansus Agun Gunandjar yang didampingi tiga wakilnya: Risa Mariska, Dossy Iskandar, dan Taufiqulhadi.

Sekitar pukul 16.30 rapat selesai. Apa hasilnya? Taufiqulhadi kemudian memberikan keterangan hasil rapat. Dia bilang pembahasan belum semuanya selesai. Namun, Pansus memutuskan pihak yang pertama kali dipanggil adalah Miryam S Haryani yang kini menjadi tahanan KPK sebagai tersangka kesaksian palsu.

Sekadar tahu saja, Miryam sudah mengirimkan surat dan dibacakan di rapat perdana Pansus. Dalam surat itu, Miryam menegaskan tak pernah merasa diancam oleh rekannya sebagai anggota DPR sebagaimana pengakuan Novel Baswedan saat menjadi saksi kasus e-KTP.

Kenapa memanggil Miryam? Menurut politikus Nasdem ini, Pansus ingin mengetahui apakah surat itu benar ditulis Miryam atau tidak. Terkait, apakah KPK akan bersedia memberikan izin terkait ini, Pansus tak mau berkomentar dulu."Apakah KPK setuju atau tidak diserahkan kepada KPK," ucapnya.

Terkait pendapat yang disampaikan Mahfud MD bahwa Pansus cacat atau ilegal, Taufiq tak mau ambil pusing. Menurut dia, perbedaan pendapat di kalangan sarjana hukum adalah hal yang biasa. Taufiq lalu mengutip pemeo yang mengatakan jika ada dua sarjana hukum bertemu maka ada tiga pendapat hukum.

Pengamat politik dari Monash Institute Muhammad Nasih mendukung upaya Pansus menguatkan KPK. Menurut dia, kerja pansus sangat hal relevan jika melihat kinerja KPK selama ini yang tak sesuai ekspektasi publik. "Melihat kinerja KPK yang hanya mengurus urusan-urusan kecil, memang layak mendapatkan kritik," kata Nasih, kemarin.

Untuk itu, kata dia, sudah tepat DPR sebagai representasi publik yang kecewa dengan kinerja KPK selama ini menggunakan fungsi kontrolnya.

Saat ditanya adanya penolakan dari publik, ia menyarankan agar KPK tak gentar. "DPR punya hak. Sekali pun KPK dibela seribu dewa, DPR jangan ngeper meluruskan yang bengkok. Yang penting sesuai dengan undang-undang saja," pungkasnya.(Jugy/Rmol)

Tags: 
Category: 


from Tokoh http://www.konfrontasi.com/content/tokoh/dpr-jangan-sampai-keder-meluruskan-yang-bengkok
via IFTTT

0 Response to "DPR Jangan Sampai Keder Meluruskan Yang Bengkok"

Post a Comment

Komentarlah dengan kata yang baik, bijak dan jelas

close