» » » » Terbukti Benar, Kebijakan Rizal Ramli Hentikan Reklamasi

Terbukti Benar, Kebijakan Rizal Ramli Hentikan Reklamasi

Diposting ulang oleh pada Kamis, 18 Mei 2017 | Belum ada komentar

KONFRONTASI-  Rakyat bergerak membela kebenaran dan keadilan yang diperjuangkan Rizal Ramli, seorang tokoh nasional dan ekonom senior. Sampai kini, kisruh menyangkut megaproyek reklamasi pantai utara (Pantura) terus bergulir. Gerakan untuk menolak proyek bernilai ratusan triliun itu terus dilancarkan berbagai kalangan masyarakat nelayan, politisi, tokoh ormas,LSM, dan lainnya.  

Sebenarnya kekisruhan yang mungkin saja memicu konflik di masyarakat tidak akan terjadi jika pemerintahan Jokowi-JK, Pemrov DKI saat dipimpin Basuki Tjahaja Purnama, dan semua kalangan, mendukung kebijakan mantan Menko Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli, yang  menghentikan proyek reklamasi karena proyek reklamasi melakukan pelanggaran yang digolongkan sudah membahayakan pemerintah, nelayan dan masyarakat. 
 
“Keputusan Rizal Ramli untuk menghentikan proyek itu sudah benar,  sangat tepat, dan sangat beralasan. Sekarang membuktikan bahwa keputusan kantor Menko Kemaritiman itu, karena banyak kalangan menolak reklamasi dilanjutkan. Bahkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sudah memutusakn mencabut ijin reklamasi 3 (tiga pulau) yaitu pulau F, I dan K di teluk Jakarta,” kata pengamat kebijakan publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah di Jakarta, Selasa (16/5/2017).
 
Hal senada dikatakan pengamat kebijakan publik Zulfikar Ahmad, menurutnya, dengan semakin gencarnya penolakan terhadap proyek reklamasi dan juga keputusan PTUN, semakin memperkuat keputusan Rizal Ramli proyek itu harus dihentikan. 
 
“Keputusan Kantor  Menko Kemaritiman saat dipimpin Rizal ramli sudah benar. Seharusnya pemerintah pusat, Pemprov DKI, dan semua pihak yang selama ini menolak keputusan tersebut, harus menyadari kesalahannya. Dan pihak-pihak yang menuding keputusan penghentian proyek itu juga harus mendukung reklamasi dihentikan,” ujar Zulfikar.
 
PTUN
Amir dan Zulfikar mengemukakan, berdasarkan keputusan PTUN, sudah tidak ada alasan lagi untuk melanjutkan proyek reklamasi karena secara hukum sudah sangat kuat. “Hukum harus ditegakkan, jangan karena membela pengusaha hukum dikangkangi,” ujar Zulfikar.
 
Seperti diketahui, hakim ketua untuk perkara Pulau F, Baiq Yuliani menyatakan izin pulau F cacat hukum sehingga harus dicabut.  
 
“Menyatakan batal Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta no 2268 tahun 2015 tentang pemberian izin reklamasi Pulau F kepada PT Jakarta Propertindo tanggal 22 Oktober 2015,” kata Baiq saat membacakan putusan.
 
PTUN juga mewajibkan tergugat I yaitu Gubernur DKI Jakarta mencabut Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No 2268 tahun 2015. Dalam tiga perkara tersebut, secara garis besar majelis hakim mempertimbangkan ada cacat prosedur dalam penerbitan izin.
 
Cacat itu antara lain izin reklamasi tidak diumumkan, serta tidak melibatkan sebagian warga terdampak ketika menggelar konsultasi publik AMDAL.
 
PTUN menyebutkan Gubernur DKI juga tidak mendasarkan izin reklamasi pada Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Perda RZWP3K).
 
Tiga perkara ini diputus oleh hakim Baiq Yuliani, Arif Pratomo, dan Adi Budi Sulistyo yang bergantian sebagai hakim dan anggota dalam tiap perkara.
 
Putusan ini sangat emosional bagi nelayan. Sebagian nelayan nampak menangis dan melakukan sujud syukur baik ketika hakim membacakan putusan Pulau F, I, atau K. Puluhan nelayan dan mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung pengadilan sejak siang.
 
Kemenangan Nelayan pada sidang PTUN tersebut minim sorotan pemberitaan media agar masyarakat Jakarta minimal paham bahwa proyek reklamasi yang dikerjakan banyak mengundang kontroversi
 
Sejak dari proses pengerjaannya yang menyulitkan para nelayan hingga tinjauan AMDAL nya sering tidak digubris oleh Pemprov DKI, jadi kemenangan nelayan di PTUN ini menjadi sebuah berkah akan kebenaran yang dinanti selama ini.
 
Anies-Sandi
 
Penghentian proyek reklamasi juga menjadi janji kampanye gubernur dan wakil gubernur terpilih Anies-Sandiaga. Bahkan sejumlah tokoh, antara lain Amien Rais, Marwan Batubara, Sri Bintang Pamungkas,dan lainnya, juga menyatakan menolak reklamasi dilanjutkan.
 
“Proyek reklamasi teluk Jakarta harus dihentikan seperti disuarakan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno saat kampanye Pilkada Jakarta 2017. Reklamasi Jakarta hanya akan menguntungkan golongan elit dan bukan solusi banjir.,” kata Mantan Ketua MPR Amien Rais.
 
Sementara itu, aktivis  Sri Bintang Pamungkas menyebut Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai orang yang berada dibalik percepatan proyek reklamasi teluk Jakarta.
 
"Ahok memiliki tujuan lain dari reklamasi teluk Jakarta. 15 juta hunian di pulau reklamasi diproyeksikan untuk keturunan China dan ini sarat dengan bisnis," ujar Sri Bintang yang juga dosen fakultas teknik Universitas Indonesia.
 
Menurut dia, seharusnya program reklamasi dan progam apapun di negara ini harus mengedepankan kepentingan dan kebutuhan rakyat bukan untuk kelompok lain.
 
Amir Hamzah dan Zulfikar mengemukakan, tak ada alasan yang menguatkan proyek reklamasi tetap dilanjutkan. Keduanya menyebut, adanya‎ putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mencabut izin reklamasi tiga pulau di Teluk Jakarta pada Maret lalu, hendaknya dapat dihormati.
 
"Reklamasi berdasarkan hukum yang ada sekarang kewenangan Pemprov DKI dan sudah dinyatakan sudah tidak sah karena sudah kalah di PTUN serta tidak punya alasan untuk terus dijalankan," ujar Amir.
 
Amir menambahkan, bila proyek reklamasi dilanjutkan akan mencampakkan hukum negara dan tidak mementingkan nasib warga di sekitar pulau tersebut.‎
 
Saat menjabat Menko Kemaritimandan SDA, Rizal Ramli menghentikan proyek reklamasi karena antara lain melakukan pelanggaran berat ini adalah pelanggaran berat yang membahayakan pemerintah, nelayan dan masyarakat.
 
"Pulau G itu sangat berpotensi membahayakan masyarakat untuk itu untuk apa dilanjutkan? Kami sangat membuka kesempatan bagi investor untuk melakukan reklamasi tapi dengan berbagai syarat, jika merugikan dan membahayakan pasti tidak akan kita izinkan," ujar Rizal.
 
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sempat menuding Rizal Ramli, melakukan penghentian proyek reklamasi Pulau G secara sepihak, tanpa alasan mendasar.
 
Namun tudingan itu dibantah Deputi IV Bidang Koordinasi SDM Iptek dan Maritim Kemenko Bidang Maritim dan Sumber Daya Safri Burhanuddin. Menurutnya, Menteri Rizal tidak mengambil keputusan secara sepihak, apalagi sembarangan dalam menghentikan proyek reklamasi Pulau G.
 
Keputusan itu berdasarkan rekomendasi dari tim gabungan. Di dalam tim gabungan itu juga terdapat unsur dari Pemprov DKI Jakarta. ”Keputusan yang disampaikan Pak Menko itu hasil rapat komite bersama,” kata Safri Burhanuddin kepada Terbitnews, Minggu (17/7).
 
Safri menegaskan, berdasar undang-undang setiap kementerian memiliki kewenangan  dalam menyelesaikan sebuah persoalan yang menjadi bagian tugas kerjanya. Penyelesaian itu tidak membutukan keputusan presiden. ”Kecuali kalau dianggap ada hal yang begitu luar biasa,” ujarnya.
 
Menurut dia, pembatalan reklamasi Pulau G memang harus dilakukan, karena begitu banyak masalah yang sudah muncul. Salah satunya pulau itu terletak di kawasan strategis terlarang, yakni berada di radius 500 meter dari jalur pipa gas laut PLN. Hal itu menimbulkan gangguan operasional pipa gas sebagai infrastruktur strategis nasional. (konfro/terbit)
Tags: 
Category: 


from Tokoh http://www.konfrontasi.com/content/tokoh/terbukti-benar-kebijakan-rizal-ramli-hentikan-reklamasi
via IFTTT
Baca Juga Berita/Artikel Terkait

Komentarlah dengan kata yang baik, bijak dan jelas