Soal Pembubaran HTI, Komnas HAM: Harus Ada Pengadilan Terbuka

KIBLAT.NET, Jakarta – Langkah pemerintah untuk membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mendapa tanggapan dari Komnas HAM. Nurkholis, selaku ketua mengatakan bahwa dalam pembubaran sebuah organisasi harus ada kontes (pengadilan) secara terbuka untuk publik.

“Kalau ada rencana pembubaran seperti itu (HTI), seharusnya pemerintah harus mengujinya di pengadilan terlebih dahulu,” katanya di kantor komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, (15/05).

Menurutnya, organisasi adalah hak setiap rakyat. Sementara jika pemerintah hendak membubarkan organisasi tersebut, selayaknya harus melalui kontes terbuka dengan memaparkan gagasan-gagasan pembubaran di depan publik.

“Menurut saya, langkah ke pengadilan itu adalah salah satu pilihan,” jelasnya.

Dengan pengadilan terbuka, tambah Nurkholis, akan bisa diketahui ketentuan-ketentuan yang dilihat janggal oleh pemerintah. Sehingga ke depannya masyarakat bisa mengambil permasalahan-permasalahan yang dilarang oleh pemerintah dalam sebuah organisasi.

“Harus ada gagasan dalam sebuah forum terbuka, itulah pengadilan,” ungkapnya.

Nurkholis menegaskan, pihaknya akan mengawal rencana pemerintah dalam pembubaran dan pelarangan HTI.

“Yang terpenting adalah harus adanya suatu proses kontes terbuka,” pungkasnya.

Reporter: Reno
Editor: M. Rudy

The post Soal Pembubaran HTI, Komnas HAM: Harus Ada Pengadilan Terbuka appeared first on Kiblat.



from Kiblat /2017/05/16/soal-pembubaran-hti-komnas-ham-harus-ada-pengadilan-terbuka/
via IFTTT

0 Response to "Soal Pembubaran HTI, Komnas HAM: Harus Ada Pengadilan Terbuka"

Post a Comment

Komentarlah dengan kata yang baik, bijak dan jelas

close