PengPeng dan Neoliberalisme Membuat Elektabilitas Jokowi Anjlok

KONFRONTASI- Nawa Cita Presiden Jokowi dirusak oleh Neoliberalisme. Kemarin Sabtu, 13 Mei 2017 NCID (Center for Indonesian Democracy) merilis hasil survey yang menyebutkan Prabowo Subianto (Ketua Umum Gerindra) berada dalam posisi ideal jika berpartisipasi sebagai calon Presiden di Pemilu 2019 mendatang. Posisi Prabowo bahkan mengalahkan Joko Widodo (Jokowi) yang masih menjabat sebagai Presiden dengan suara 35,16 persen. Sementara Jokowi hanya berada di posisi kedua dengan suara 31,24 persen. Survei pemilihan Presiden 2019 NCID tersebut dilakukan pada periode April-Mei 2017. Anjloknya elektabilitas presiden Joko Widodo ini tentunya tidak mengejutkan publik, pasalnya berbagai kebijakan pemerintahan Jokowi yang “Neoliberal Policies” / kebijakan neoliberal dan kekuasaan “PengPeng” yang semakin tak terkendali telah menciptakan efek buruk pemerintahan Jokowi.

Kewibawaan presiden Jokowi tergerus dan kepercayaan rakyat kian menipis. “Neoliberal Policies” Berbagai kebijakan pemerintahan Jokowi khususnya yang berkaitan dengan sektor ekonomi memang semakin tidak menggembirakan, pertumbuhan ekonomi ala kadarnya, lapangan kerja seret, hingga ketimpangan semakin merajalela. Belum lagi beban rakyat dengan berbagai kenaikan bahan-bahan kebutuhan pokok hingga pencabutan subsidi (Tarif dasar Listrik, BBM, dsb) yang kian memberatkan dan menyengsarakan.

Kebijakan-kebijakan ekonomi ala Neoliberalisme yang diambil pemerintahan Joko Widodo dalam mengelola ekonomi, misalnya dengan mengandalkan utang luar negeri, pemangkasan anggaran, pencabutan subsidi, dsb jelas hanyalah kebijakan yang tidak mampu memberikan kesejahteraan rakyat, baik dalam waktu dekat maupun jangka panjang, sehingga wajar kebijakan ekonomi yang salah kaprah tersebut meruntuhkan elektabilitas pemerintahan Jokowi sendiri. Kerja keras presiden Joko Widodo dalam mencapai target-target kerja yang sudah diagendakan selama ini tak akan pernah berbanding lurus dengan keinginan hasil yang diharapkan jika pengelolaan ekonomi masih seperti sekarang ini, ekonomi berjalan apa adanya, tanpa terobosan dan gebrakan, harga-harga gonjang-ganjing tak menentu, hingga utang luar negeri semakin membengkak tak terkendali. “Pengpeng” Selain persoalan “Neoliberal Policies” yang menggerus elektabilitas presiden Joko Widodo, kekuasaan “PengPeng” (Penguasa yang double kepentingan sebagai Pengusaha) juga berperan besar dalam menjungkir balikkan elektabilitas Presiden Joko Widodo.

Keberadaan PengPeng (memperdagangkan atau menyalahgunakan kekuasaan demi keuntungan pribadi dan Kroninya) di pemerintahan Joko Widodo tidak benar-benar bekerja untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, sepak terjang PengPeng hanyalah berpikir tentang kekuasaan dan kepentingan bisnis-bisnis pribadinya, sudah menjadi rahasia bersama jika keberadaan “PengPeng” dalam setiap rezim kekuasaan hanyalah benalu bagi kekuasaan itu sendiri.

Mereka hanya menggunakan kekuasaan untuk memperbesar pundi-pundi pribadinya, semakin besar kekuasaan yang di embannya maka kekayaan dan bisnisnya pun semakin menggurita tak terkendali. Sendi sendi ekonomi Negara yang seharusnya untuk kepentingan rakyat di gerogoti PengPeng, maka jangan heran jika banyak BUMN yang bangkrut. Terlepas dari sadar atau tidaknya presiden Jokowi terhadap sepak terjang para PengPeng ini, namun keberadaan PengPeng jelas menjadi penghambat nyata target-target kerja pemerintahan Joko Widodo yang sampai hari ini masih jauh dari janji-janji kampanyenya tempo dulu. Pengpeng selalu merecoki kerja keras presiden Joko Widodo. Ujung-ujungnya rakyat semakin kecewa dan elektabilitas presiden Jokowi menjadi terbebani hanya 31,24 persen. ( Hariadi Utomo/KCM)

Kemarin Sabtu, 13 Mei 2017 NCID (Center for Indonesian Democracy) merilis hasil survey yang menyebutkan Prabowo Subianto (Ketua Umum Gerindra) berada dalam posisi ideal jika berpartisipasi sebagai calon Presiden di Pemilu 2019 mendatang. Posisi Prabowo bahkan mengalahkan Joko Widodo (Jokowi) yang masih menjabat sebagai Presiden dengan suara 35,16 persen. Sementara Jokowi hanya berada di posisi kedua dengan suara 31,24 persen. Survei pemilihan Presiden 2019 NCID tersebut dilakukan pada periode April-Mei 2017. Anjloknya elektabilitas presiden Joko Widodo ini tentunya tidak mengejutkan publik, pasalnya berbagai kebijakan pemerintahan Jokowi yang “Neoliberal Policies” / kebijakan neoliberal dan kekuasaan “PengPeng” yang semakin tak terkendali telah menciptakan efek buruk pemerintahan Jokowi. Kewibawaan presiden Jokowi tergerus dan kepercayaan rakyat kian menipis. “Neoliberal Policies” Berbagai kebijakan pemerintahan Jokowi khususnya yang berkaitan dengan sektor ekonomi memang semakin tidak menggembirakan, pertumbuhan ekonomi ala kadarnya, lapangan kerja seret, hingga ketimpangan semakin merajalela. Belum lagi beban rakyat dengan berbagai kenaikan bahan-bahan kebutuhan pokok hingga pencabutan subsidi (Tarif dasar Listrik, BBM, dsb) yang kian memberatkan dan menyengsarakan. Kebijakan-kebijakan ekonomi ala Neoliberalisme yang diambil pemerintahan Joko Widodo dalam mengelola ekonomi, misalnya dengan mengandalkan utang luar negeri, pemangkasan anggaran, pencabutan subsidi, dsb jelas hanyalah kebijakan yang tidak mampu memberikan kesejahteraan rakyat, baik dalam waktu dekat maupun jangka panjang, sehingga wajar kebijakan ekonomi yang salah kaprah tersebut meruntuhkan elektabilitas pemerintahan Jokowi sendiri. Kerja keras presiden Joko Widodo dalam mencapai target-target kerja yang sudah diagendakan selama ini tak akan pernah berbanding lurus dengan keinginan hasil yang diharapkan jika pengelolaan ekonomi masih seperti sekarang ini, ekonomi berjalan apa adanya, tanpa terobosan dan gebrakan, harga-harga gonjang-ganjing tak menentu, hingga utang luar negeri semakin membengkak tak terkendali. “Pengpeng” Selain persoalan “Neoliberal Policies” yang menggerus elektabilitas presiden Joko Widodo, kekuasaan “PengPeng” (Penguasa yang double kepentingan sebagai Pengusaha) juga berperan besar dalam menjungkir balikkan elektabilitas Presiden Joko Widodo. Keberadaan PengPeng (memperdagangkan atau menyalahgunakan kekuasaan demi keuntungan pribadi dan Kroninya) di pemerintahan Joko Widodo tidak benar-benar bekerja untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, sepak terjang PengPeng hanyalah berpikir tentang kekuasaan dan kepentingan bisnis-bisnis pribadinya, sudah menjadi rahasia bersama jika keberadaan “PengPeng” dalam setiap rezim kekuasaan hanyalah benalu bagi kekuasaan itu sendiri. Mereka hanya menggunakan kekuasaan untuk memperbesar pundi-pundi pribadinya, semakin besar kekuasaan yang di embannya maka kekayaan dan bisnisnya pun semakin menggurita tak terkendali. Sendi sendi ekonomi Negara yang seharusnya untuk kepentingan rakyat di gerogoti PengPeng, maka jangan heran jika banyak BUMN yang bangkrut. Terlepas dari sadar atau tidaknya presiden Jokowi terhadap sepak terjang para PengPeng ini, namun keberadaan PengPeng jelas menjadi penghambat nyata target-target kerja pemerintahan Joko Widodo yang sampai hari ini masih jauh dari janji-janji kampanyenya tempo dulu. Pengpeng selalu merecoki kerja keras presiden Joko Widodo. Ujung-ujungnya rakyat semakin kecewa dan elektabilitas presiden Jokowi menjadi terbebani hanya 31,24 persen.

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/bendrat/kebijakan-neoliberal-dan-pengpeng-memb...
Tags: 
Category: 


from Tokoh http://www.konfrontasi.com/content/tokoh/pengpeng-dan-neoliberalisme-membuat-elektabilitas-jokowi-anjlok
via IFTTT
Sebarkan Lewat Google Plus

0 comments:

Post a Comment

Komentarlah dengan kata yang baik, bijak dan jelas

close