MRI: Proyek Reklamasi Adalah Makar & Penjajahan Terhadap Rakyat Indonesia

KONFRONTASI - Presidium Musyawarah Rakyat Indonesia yang di pimpin, Yudi Syamhudi Suyuti dihadirin Dr. Marwan Batubara dan sejumlah aktivis lainnya mendatangi Kantor Komnas HAM RI di Menteng- Jakarta, jam 13. 30 WIB untuk melakukan pengaduan terkait proyek reklamasi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diduga merupakan penjajahan RRC terhadap rakyat pribumi melalui aktor utama Negara dan para taipan serta antek-anteknya. Berikut pernyataan sikap dan tuntutan Presidium Musyawarah Rakyat Indonesia yang disampaikan kepada Komnas HAM RI:

INTRODUKSI DAN PERMASALAHAN

Proyek Reklamasi Teluk Jakarta yang bermasalah saat ini, dimana terdiri dari 17 (tujuh belas) pulau, setelah diselidiki oleh beberapa ahli dari segala bidang terkait, merupakan proyek yang  selain merusak lingkungan hidup, penggusuran warga masyarakat sekitar yang kehilangan sumber kehidupannya sebagai nelayan  juga menjadi ancaman sangat serius di Indonesia. Ancaman sangat serius ini menyangkut kejahatan berat kemanusiaan berupa pintu masuk utama penjajahan Bangsa Cina (RRC) atas bangsa Indonesia yang diberikan oleh aktor-aktor utama negara dan para taipan konglomerat sebagai agen-agen imperialisnya.

Proyek Reklamasi Teluk Jakarta sebagai pintu masuk utama proyek penjajahan ini, terkait konstruksi dan rangkaian pengepungan jalur wilayah dari sabang sampai merauke melalui mega proyek pembangunan infrastruktur yang di operasikan oleh Presiden Jokowi beserta Instrumen dan Jaringan-Jaringan Kekuasaannya sejak menjabat pada tahun2014. Proyek-proyek ini saling terelasi termasuk Proyek-Proyek Reklamasi selain dari Teluk Jakarta seperti Reklamasi Banten, Reklamasi Bali, Pembangunan Tol Laut, Kereta Cepat Jawa Barat, Trans Sumatera, Beberapa Pelabuhan dan berbagai proyek infrastruktur lainnya.

Sehingga Proyek Reklamasi Teluk Jakarta adalah puncak dari pencapaian penjajahan (kolonisasi) Cina atas Indonesia. Hal ini dikarenakan posisi Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus sebagai sentral kekuatan politik, sosial, ekonomi-kapital, budaya, keamanan dan pertahanan. Proyeksi penjajahan terbuka ini tidak terlepas dari tahapan penguasaan politik Jakarta pada 2012, dimana pasangan Jokowi-Ahok terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Akan tetapi konsolidasi untuk penguasaan wilayah nasional dari mulai Negara (sistem/teritori-state) dan Negeri (wilayah bangsa pribumi /hak-hak adat-country), hingga tercapainya kekuasaan atas sumber-sumber kemakmuran dan kehidupan Rakyat Indonesia saat ini telah berproses bertahun-tahun. Dan puncaknya adalah Penguasaan Politik, yaitu ketika Jokowi berada pada posisi kekuasaan Presiden dan Ahok berada pada posisi Gubernur DKI Jakarta.

Kemenangan Jokowi pada Pemilihan Presiden 2014, tidak terlepas dari kekuatan modal para konglomerat taipan sebagai pemodal utama yang memberikan dukungan modal finasial sebagai hutang yang harus dibayar oleh Jokowi dan Jaringan Kekuasaan Politiknya. Yaitu untuk kepentingan para Konglomerat Taipan mendorong Cina (RRC) untuk menganeksasi Indonesia sebagai Negara Bagian Cina (RRC). Sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak lagi dimiliki oleh Rakyat Indonesia asli pribumi, melainkan oleh Cina. Kepentingan para Konglomerat Taipan ini sejalan dengan kepentingan Cina  (RRC) untuk menguasai dunia melalui proyek OBOR (One Belt One Road). Dan untuk mencapai kedudukan superior politiknya, dimana bangsa Cina yang berwarga negara Indonesia, pada Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017, Ahok diajukan kembali sebagai calon petahana berpasangan dengan calon wakilnya, Djarot . Namun pada akhirnya Ahok gagal mencapai kekuasaan politiknya kembali, karena dikalahkan oleh penantangnya pasangan Anies-Sandi.

Tujuan diajukannya Ahok sebagai salah satu calon petahana, agar dirinya bisa menjadi Gubernur dengan legitimasi rakyat secara penuh melalui proses demokrasi, meskipun menggunakan berbagai cara rekayasa, konspirasi dan segala cara, termasuk berusaha melakukan kecurangan. Bahkan untuk mewujudkan ambisi kepentingannya tersebut, Jokowi sebagai aktor negara terpenting ikut intervensi dengan menggunakan instrument-instrumen dan jaringan-jaringan kekuasaannya, termasuk institusi kepolisan, badan intelejen negara, kejaksaan dan hampir seluruh birokrasinya.

Dari situlah Ahok akan mencapai kekuasaan eksekutif tertinggi, yaitu sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan Indonesia benar-benar dikuasai oleh Cina (RRC).

Akan tetapi, meskipun Ahok gagal menjadi Gubernur DKI Jakarta, ambisi Jokowi dan para Taipan Konglomerat untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Bagian Cina tetap konsisten. Dan persoalan Reklamasi Teluk Jakarta masih menjadi tujuan utama kepentingan kekuasaan Jokowi dan para taipan konglomerat.

Meskipun proyek Reklamasi Teluk Jakarta termasuk proyek illegal dengan menabrak aturan-aturan hukum yang berlaku, sempat diberhentikan oleh Pemerintah Pusat, saat Dr.Rizal Ramli menjadi Menko Maritim, juga dikalahkannya oleh gugatan masyarakat Nelayan bersama WALHI yang aliansinya bernama Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, akan tetapi pada saat Luhut Binsar Panjaitan menggantikan Dr. Rizal Ramli, Proyek Reklamasi Teluk Jakarta ini dibuka kembali.

Dari data yang kami peroleh, tetap dipaksakannya proyek ini berjalan adalah karena telah mengucur modal finansial dalam pelaksanaan proyek ini dalam jumlah besar. Selain itu, meski secara hukum masih terjadi sengketa, akan tetapi kapling tanah di pulau buatan tersebut telah habis terjual.

Pemerintah Cina (RRC) juga telah banyak mengucurkan bantuan hutang pada pemerintah Jokowi untuk merealisasikan mega proyek infrastrukturnya termasuk proyek politik pencalonan Ahok menjadi Gubernur DKI 2017 yang gagal.

MAKAR DAN PENJAJAHAN TERHADAP MASYARAKAT PRIBUMI

Para Konglomerat Taipan saat ini telah menguasai 80% perekonomian Indonesia. Penguasaan tanah para konglomerat taipan beserta jaringan asingnya setara dengan 93% luas daratan Indonesia. Menurut data Bank Dunia 15 Desember 2015, tanah sebanyak 74% dikuasi oleh 0,2% persen penduduk (pernah diungkap oleh Prof.Dr. Ali Hafidz Abbas, Komnas HAM). Dan menurut penelitian Oxfam disebutkan kekayaan 4 orang terkaya di Indonesia setara kekayaan 100 juta penduduk termiskin.

Beberapa nama para konglomerat taipan ini seperti James Riyadi, Eka Tjipta Wijaya, Budi hartono, Sugianto Kusuma, The Nin King, Tri Hatma, Tommy Winata dan beberapa nama, memperoleh kekayaan dari hasil tindak kriminal di Indonesia yang berpartner dengan para pejabat.

Dari kongsi para konglomerat taipan inilah terbangun hubungan ekonomi dan politik dengan Jokowi dan Jaringan-Jaringan Politiknya yang dipimpin beberapa nama besar seperti Megawati Soekarnoputri, Luhut Panjaitan dan Surya Paloh.

Kekuatan ekonomi-politik oligarki inilah yang secara terang menjadi agen-agen imperialis besar Cina untuk kepentingan Imperialisme di Indonesia melalui Proyek Reklamasi Teluk Jakarta sebagai pintu utama penguasaan wilayah dari sabang sampai merauke dan dilakukan melalui Hutang untuk kepentingan Cina, Menjual wilayah kedaulatan serta teritori Negara dan Negeri Indonesia (merusak kartografi dan ankesasi) dan juga melalui penguasaan politik Negara. Dampak dari kerjasama kongsi ekonomi-politik menyebabkan beberapa hal seperti : perang, terpecah belahnya masyarakat melalui politik adu domba dan penjajahan terhadap masyarakat pribumi berupa penggusuran dan perampasan paksa hak agraria. Inilah yang dilakukan mereka sebagai proyek MAKAR dan PENJAJAHAN TERHADAP MASYARAKAT PRIBUMI.

Dengan didasari oleh Amandemen UUD 45 menjadi UUD 2002 yang Ilegal, maka Para Konglomerat Taipan berhasil mempengaruhi Negara dengan melahirkan 160an lebih Undang-Undang demi kepentingan Asing dan Para Konglomerat Taipan.

Praktek MAKAR oligarki ini melanggar Pasal 111 KUHP dan Pasal106 KUHP.

Pasal 111 tertulis jelas, “barang siapa mengadakan hubungan dengan negara asing dengan maksud menggerakannya untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang terhadap negara, memperkuat niat mereka, menjanjikan bantuan atau membantu mempersiapkan mereka untuk melakukan perbuatan permufakatan atau perang terhadap negara, diancam dengan pidana lima belas tahun.”

Pasal 106 KUHP tertulis, “MAKAR yang dilakukan dengan niat menaklukkan daerah Negara sama sekali atau sebahagiannya, kebawah Pemerintah Asing atau dengan maksud hendak memisahkan sebahagian dari daerah itu, dihukum seumur hidup atau selama-lamanya dua puluh tahun.”

Praktek PENJAJAHAN TERHADAP MASYARAKAT PRIBUMI melanggar :

Konstitusi UUD 45 asli maupun Amandemen 2002, Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 33 juga UU PA (Pokok-Pokok Agraria) Nomor 5 tahun 1960. Juga Hak-Hak Masyarakat Pribumi dalam DEKLARASI PBB TENTANG HAK-HAK MASYARAKAT PRIBUMI yang disahkan menjadi KEPUTUSAN MAJELIS UMUM PBB No.A/Res/61/295. Terdiri dari 46 Pasal, diantaranya yang menyangkut persoalan Penjajahan terhadap masyarakat Pribumi adalah :

Pasal 1 : Masyarakat pribumi mempunyai hak untuk menikmati sepenuhnya sebagai suatu kelompok ataupun  sebagai individu atas segala hak asasi manusia dan kebebasan mendasar seperti tercantum dalam piagam PBB, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia,

Pasal 27 : Negara harus menciptakan dan menerapkan sebuah proses yang adil, independen, imparsial, terbuka dan transparan sehubungan dengan masyarakat pribumi yang bersangkutan, memberikan hak atas hukum, tradisi, adat-istiadat dan sistem kepemilikan tanah untuk mengakui dan memutuskan hak dari masyarakat pribumi mengenai tanah, wilayah dan sumber daya mereka, termasuk yang secara tradisi dimiliki atau digunakan.

Masyarakat pribumi harus mendapatkan hak untuk berpartisipasi dalam proses ini.

Pasal 45 :

Tidak ada isi dalam deklarasi ini diartikan untuk penghilangan atau penghapusan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat pribumi saat ini dan yang mungkin didapatkan dimasa yang akan datang.

Terjadinya Deklarasi Hak-Hak Masyarakat Pribumi ini didasari  dengan dibentuknya Working Group on Indigenous  Population (WGIP) di Komisi HAM PBB, 28 Juli 2000 untuk membahas isu-isu yang berhubungan dengan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, lingkungan hidup dan Hak Asasi Manusia Pribumi.

DAMPAK MAKAR DAN PENJAJAHAN RAKYAT PRIBUMI.

  1. Hilangnya kedaulatan Negara berupa wilayah-wilayah Negeri dan teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Terjadinya kemiskinan jutaan rakyat pribumi di Indonesia.
  3. Penguasaan sumber-sumber kemakmuran rakyat oleh kelompok Cina Indonesia yang mengahasilkan kesenjangan sosial dan ekonomi.
  4. Konflik rakyat pribumi dan masyarakat Cina.
  5. Menghancurkan kehidupan Bangsa dan Negara Indonesia.

MENYANGKUT MASALAH PROYEK REKLAMASI

  1. Terjadinya penggusuran masyarakat pribumi yang berprofesi nelayan di wilayah sekitar sehingga kehilangan hak untuk memenuhi sumber kehidupan ekonomi.
  2. Terjadinya penistaan agama untuk kepentingan politik.
  3. Terjadinya pemecah belahan antar umat beragama di Indonesia, juga termasuk pemecahan umat agama Islam.
  4. Penyalahgunaan Institusi Negara seperti Kepolisian, Jaksa dan Instrumen Birokrasi lainnya untuk kepentingan Politik Ekonomi Oligarki Jokowi dan Para Konglomerat Taipan. Seperti kasus Kriminalisasi Ulama dan Tuduhan Makar Para Aktivis.
  5. Terbukanya pintu aneksasi Cina dan penjajahan langsung Cina ke Indonesia yang dibuka oleh kelompok .

 TUNTUTAN KEPADA KOMNAS HAM

  1. Membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta.
  2. Membentuk Tim Investigasi Independen.
  3. Mengeluarkan Rekomendasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dari Para Aktor Negara dan Para Konglomerat Taipan untuk dapat diadili.
  4. Jika diperlukan diadakan Pengadilan HAM..(Juft/Telegram)
Category: 


from Tokoh http://www.konfrontasi.com/content/tokoh/mri-proyek-reklamasi-adalah-makar-penjajahan-terhadap-rakyat-indonesia
via IFTTT
Sebarkan Lewat Google Plus

0 comments:

Post a Comment

Komentarlah dengan kata yang baik, bijak dan jelas

close