Indonesia 4.0 No 4 Sedunia Dalam Kualitas Pada Seabad 2045

Oleh:  Christianto Wibisono*

Catatan untuk tulisan Denny JA: Demokrasi Pancasila yang Diperbarui

 

Pollster terkemuka Denny JA mengusulkan pembaharuan Demokrasi Pancasila untuk rekonsiliasi pasca kemelut konflik SARA pilgub DKI yang bekepanjangan dengan pola intrik makar ala Ken Arok 1182-1227 abad 13  yang memakan korban Ken Ahok modern abad 21.  

 Denny mengandalkan pembaharuan Pancasila untuk bisa mengatasi konflik antar agama myoritas dan agama minoritas dengan sistim demokrasi “kuantitatif” dalam supremasi hukum yang menjamin HAK minoritas.

DR Rocky Gerung mengingatkan agar jangan terlalu mensakralkan Pancasila menjadi sangat atavistic dan menganggap sebagai panacea, obat generic untuk segala simtom penyakit tanpa memahami akar masalah dan sumber penyakit yang diderita oleh nation state Indonesia.

Hemat saya, tidak ada ideology yang khas local, domestic, kabalistic semuanya pasti ada essensi dan substansi universalnya. Benci, cemburu, dengki dan iri adalah suatu gejala manusia universal yang ada pada manusia segala bangsa, suku, agama, ras, keturunan ditambah factor perbedaan kelas yang baru di teorikan secara massif dalam Marxisme oleh Karl Marx.  

Tapi benih nya sudah dikenal sejak zaman baheula dimana saja, termasuk ideology menggantungkan diri pada ratu adil sebagai penguasa baru menggantikan pengusaha lama. Biasanya yang baru itu kemudian juga akan menjadi tamak, rakus, korup dan bangkrutlah rezim itu justru karena KKN dari dalam tubuhnya sendiri, bukan oleh invasi atau agresi dari luar. Yang barangkali hanya berupa pemicu atau paku terakhir di peti mati rezim lama yang bangkrut total.

Maka terjadilah suksesi antar dinasti  pada pelbagai imperium baik pada tingkat sub regional kawasan maupun imperium raksasa seperti dinasti Tiongkok, Mongol, Romawi, Persia, Turki, Mogul hingga akhir abad pertengahan;abad XVI.


Ketika Eropa Barat mengalami skisma besar setengah millennium, 5 abad atau 500 tahun lalu dengan munculnyaMartin Luther di tahun 1517 mematerikan doktrinnya merevisi altar fundamental gereja Katolik Roma.

Menarik untuk dicatat bahwa dualism Tuhan vs Setan muncul sejak Torat Yahudi ditulis Musa dan mengilhami Zarathustra memakai dualism Ahura Mazda The Good dan Angra Manyu The Devil. Spirit konflik antara Good dan Evil dalam “dongeng” Kabil membunuh adiknya Habil karena cemburu kinerja Habil lebih diperkenan oleh Tuhan, menjadi sumber “hatred ideology” para pelaku kekerasan terorisme politik bernuansa agama abad 21.


Dalam konteks konflik ideology dan filsafati itulah kita melihat itikad unifikasi Bung Karno untuk menyatupadukan bangsa Indonesia dari pelbagai suku dan etnis menempa solidaritas suatu nation state modern yang melampaui etnis, suku, ras dan agama.

Ini memang suatu lompatan luarbiasa karena nation state modern di Eropa juga baru dikenal setelah Treaty of Wesphalia 15 Mei 1648 setelah Perang Agama berkepanjangan di Eropa pasca Reformasi Kristen Protestan Martin Luther. Perhatikan juga bahwa Perang Salib antara penganut Kristen dan Islam sudah berlangsung hampir 200 tahun 1095-1291 memperebutkan Eropa Selatan dan wilayah Israel Palestina.


Presiden Richard Nixon menulis buku Leaders mengingatkan bahwa tradisi demokrasi dengan suksesi tertib memang diawali dari Barat yaitu Magna Charta 15 Juni 1215  yang membatasi kekuasaan absolut raja oleh elite aristokrasi. Sementara di Timur Genghis Khan 1162-1227 menegakkan imperium otoriterMongolia dan Ken Arok mendirikan dinasti Singasari.

 Kublai Khan cucu Genghis Khan akan mengirim ekspedisi untuk menghukum raja Singasari, Kertanegara yang berani memotong hidung utusan nya 1293. Karena inteligen Kublai tidak cerdas mereka tidak sadar bahwa , Kertanegara sudah lengser oleh raja Kediri, Jayakatwang. Ekspedisi Kublai diarahkan oleh Raden Wijaya
menghukum Jayakatwang dan meruntuhkan Kediri.

 Ekspedisi Kublai pulang ke Tiongkok sedang Raden Wijaya mendirikan imperium Majapahit yang bertahan 134 tahun (1293-1527). Pada periode Majapahit itulah Laksamana ZhengHe (1371-1433) memimpin ekspedisi pada dinasti Ming (1368-1644) dan sebagian Wali Sanga pendakwah agama Islam memimpin pengIslaman Jawa berbuntut runtuhnya Majapahir dan lahirnya kerajaan local Islam Nusantara.

Semua kesultanan local itu dalam visi Bung Karno tidak mampu membangun imperium ketiga mengikuti jejak Sriwijaya dan Majapahit.Pidato Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945 jelas memastikan bahwa Indonesia merdeka adalah nation state modern, bukan teokrasi kafilah  dan juga tidak mutlak steril sekuler melainkan menghormati agama dan pemeluknya sebagai perwujudan hak asasi manusia yang paling fundamental yang tidak dicampuri negara.

  Inilah trobosan Indonesia sebagai negara non teokrasi non kalifah meskipun mayoritas penduduknya Muslim.Sementara pada tingkat global dan universal juga terjadi pertarungan antara kekuatan yang mengacu pada “Pancasila” dan kekuatan kalifah syariah seperti yang terjadi di Turki dan Mesir. Ataturk adalah penegak ideology non kafilah diikuti oleh Nasser di Mesir.

Sementara itu riwayat skisma internal Syiah dan Sunni, antara Iran dan Saudi Arabia masih terus berlangsung hingga era Donald Trump yang 21 Mei 2017 ini akan mengadakan KTT dengan Arab Saudi, GGC dan sekaligus ber KTT dengan Sri Paus dan Israel untuk mengupayakan perdamaian tuntas Israel Palestina.

Dalam masalah konflik Islam religi vs Islam politik yang menyangkut factor sangat eksistensial bagi negara ini, maka jelas Pancasila memang harus menjadi ideology yang kuat untuk melawan tarikan “syariahime dan kilafahsime”. Bila tidak, maka Indonesia tidak akan survive bila dipaksa memilih antara Pancasila dan “Piagam Jakarta”.

Pancasila itu sendiri memang tidak untuk di sacral kan. Justru harus diterapkan dalam kehidupan sehari hari, dengan pelbagai political behavior yang mencerminkan nilai luhur yang terkandung dalam istilah yang sebetulnya tidak muluk muluk  tapi sangat esensial bagi masyarakat di tingkat grass roots.

Sayang memang bila Pancasila itu dijadikan semacam “keris Empu Gandring” yang hanya dipakai untuk menikam lawan politik tapi bukan dijadikan “tolok ukur” atau benchmasking pelaksanaan ideology negara secara konkret membumi.   Sama dengan San Min Chu I di Tiongkok yang gagal karena rezim Kuo Min Tang yang mencetuskan gagasan itu dibawah Sun Yat Sen, dibajak oleh rezim warlord Chiang KaiShek dan korup membangkrutkan Tiongkok hingga tergusur oleh rezim Kung Chan Tang Partai Komunis Tiongkok dibawah Mao Zedong.

Tapi setelah 30 tahun menerapkan Marxisme, Deng Xiao Ping kapok dengan kegagalan rezim leninis Marxis untuk mendeliver sembako di pasar, maka Deng tegas menyatakan bahwa Tiongkok akan kembali ke pasar, sebab pasar lebih tua dari Marxisme. Sedang Marxisme yang dibajak oleh oligarki partai yang korup gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemakmuran ekonomi Tiongkok.


Kita di Indonesia tidak bisa lepas dari konflik ideology dan konflik political behavior elite politik yang bersumber pada dikotomi “good vs evil” yang bersifat universal, generic dan tidak bisa di stereotyping sebagai politik identitas, suku, ras, agama, kelas, nation state. Orang, dinasti, nation state bisa berubah behaviournya dari baik menjadi buruk, dari good menjadi evil.

 Akhirnya golden rule Jayabaya yang akan berlaku, bahwa at the end of the day, di ujungnya yang salah akan terhukum, yang benar akan terselamatkan meskipun mengalami penzoliman sementara.


Golden rule hukum karma sangat valid dan kita harus percaya bahwa dalam sejarah ummat manusia dari pelbagai imperium Tuhan itu tidak pilih kasih memilih suatu bangsa atau ras dan agama tertentu untuk memperolah berkat berlimpah secara tidak “adil”.

Sampai abad ke XVI semua bangsa pernah diberi “kenikmatan” memiliki penguasa local yang “direstui” oleh kekuatan supranatural Tuhan Yang Maha Kuasa. Sejarah mengenal imperium Accadia, Assiria, Babilonia, Cartago, Mesir,  Persia, Romawi, Tiongkok, Yunani bahkan Sriwijaya dan Majapahit dengan bukti kinerja candi Borobudur didirikan 830 setara piramida Mesir dan Tembok Besari Tiongkok.

 Sejak abad XVI muncul imperium global yang diawali oleh penjarahan harta karun Indian Amerika di Amerika Selatan oleh Spanyol. Prof Paul Kennedy menyebut ini era Pax Hispanica, Spanyol menjadi negara terkaya dunia karena menjarah harta karun emas berlian Indian Amerika.

Harta karun itu akan membuat Spanyol malas dan dilanda inflasi serta akan merosot setelah kekalahan oleh Inggris. Setelah itu Pax Neerlandica, Belanda memonopoli perdagangan rempah rempah Nusantara, menjadi negara terkaya didunia.

 Sejarah juga mencatat Indonesia adalah satu satunya negara bekas terjajah yang justru dibebani melunasi utang kepada negara induk kolonialnya senilai US$ 1,130 milyar dalam perjanjian KMB Desember 1949. Ini suatu ironi dan blunder demokrasi akibat terlalu percaya janji AS bahwa AS akan mengucurkan bantuan besar besaran untuk RI setelah berdamai dengan Belanda.

Ternyata yang direalisasi hanya feasibility dan kredit ekspor lunak untuk Semen Gresik dan Pupuk Sriwijaya. Utang itu akan dilunasi hingga sisa US$ 171 juta pada 1956. Kemudian pada 1967 Indonesia menasionalisasi semua perusahaan Belanda yang akan menjadi blunder juga karena berakibat menghancurkan sistim logistic nasional ketika KPM diambil alih tanpa persiapan.

Sejak itu ongkos angkut dari Pontianak ke Jakarta lebih mahal dari Shanghai Jakarta dan hingga detik ini beaya logistic antar pulau di Indonesia menjadi komponen logistic termahal sedunia. Ini yang akan ditrobos oleh Presiden Jokowi dengan strategi pembangunan Poros Maritim.

Secara geopolitik juga akan menghasilkan sinergi dengan Belt Road Initiative Presiden Xi Jin Ping yang baru diresmikan 15 Mei 2017 dengan pelbagai proyek infrastruktur Transeurasia lewat darat maupun maritime.

Dalam konteks perjalanan hidup bangsa kita, maka pada era Indonesia 1.0 periode 1945-1966 meskipun konstitusi mengalami amandeman dan perubahan, tapi  modul dasar Pancasila, tetap substansi dan essensinya. Era 1.0 dibawah Presiden Sukarno ini mengalami pelbagai adaptasi konsitusi, mulai dari Maklumat Wk Presiden no X 16 Oktober 1945 yang merubah sistim cabinet presidensial ke parlementer sehingga Presiden Sukarno diganti oleh PM Sutan Syahrir pada 14 November 1945.

Dibalik formalitas itu ada “black campaign” isu bahwa Bung Karno dan Bung Hatta, tidak disukai oleh Sekutu karena dianggap kolaborator Jepang karena keduanya terkait dengan Putera, lembaga mobilisasi rakyat pengerah romusha Jepang.

Dalam konteks political behavior ini memang harus diakui bahwa sulit memahami “kompromi” maupun toleransi yang dipraktekkan oleh para tokoh elite nasional Indonesia dizaman perjuangan kemerdekaan sebelum dan setelah Proklamasi 17 Agustus 1945.

Sebelum kemerdekaan, sejak Belanda memberi kesempatan kepada elite nasional untuk ikut dalam Volksraad atau Dewan Rakyat 1908 maka elite terpecah dua. Golongan yang menyambut baik dan menerima tawaran dan peluang untuk duduk dalam badan “legislative” itu disebut golongan ko(operatif).

 Di pihak lain, Bung Karno , Hatta, Syahrir dan lain lain yang menolak disebut golongan non ko. Dalam perspektif jangka panjang, kita sekarang tentu tidak boleh dan tidak bisa lagi mencap golongan ko sebagai “antek kolonialis Hindia Belanda”. Sebab diantara mereka ada tokoh pejuang kepentingan rakyat seperti Mohamad Husnie Thamrin yang harus dihargai perjuangannya melalui jalur Volksraad untuk masyarakat Jakarta. Karena itulah namanya diabadikan dalam proyek perbaikan kampong yang menjadi percontohan Bank Dunia, oleh Gubernur Ali Sadikin.


Dalam konteks sejarah kita maka posisioning elite kita yang tidak bisa mengelak dari turbulensi geopolitik dan tekanan opini internasional tidak hanya terjadi di era digital medsos 2017 tapi juga sudah berlangsung sejak perjuangan kemerdekaan dan ditengah negosiasi dengan Belanda pun terjadi konflik internal dikalangan elite kita yang saling mempergunakan propaganda populisme dan xenophobia.

Pada era Indonesia 1.0 ini selama 5 tahun pertama, berperan dwitunggal Sukarno Hatta memayungi dwitunggal Syahrir Amir Syarifuddin. Presiden Sukarno menjadi Perdana Menteri cabinet presidensial pertama kemudian diganti oleh Syahrir lalu Amir Syarifudin yang tragis ikut pemberontakan PKI Madiun 1948 dan diganti oleh Bung Hatta sampai RIS diakui melalui KMB.

Setelah itu Natsir dan Sukiman dari Masyumi jadi PM ke 5 dan ke 6 disusul Wilopo dan Ali Sastroamijoyo dari PNI sebagai PM ke 7 dan ke 8. PM ke 9 Burhanudin Harahap dari Masyumi menyelenggarakan pemilu terbersih dalam sejarah RI menghasilkan 4 besar partai pemenang PNI, Masyumi, NU,  PKIdan Ali Sastroamijoyo menjadi satu satunya orang Indonesia yang sampai waktu itu survive dan sukses menjadi PM tidak berurutan.

Biasanya kultur Indonesia sekali berkuasa bila turun akan sulit untuk “come back” apalagi bila system politiknya semakin otoritarian.

Pada tahun 1957 kabinet Ali Sastroamijoyo bubar dan Presiden Sukarno menunjuk dirinya sendiri menjadi formatur serta mengangkat tokoh non partai Ir Djuanda sebagai Perdana Menteri RI ke-10 dan mulai memasukkan militer dalam cabinet.KSAD Nasution malah diangkat jadi Penguasa Perang Pusat sebab negara dinyatakan dalam keadaan perang sejak jatuhnya cabinet Ali II hasil pemilu 1955.

Konstituante gagal menyelesaikan tugas karena dead lock voting 4 kali antara kubu Pancasila vs kubu Piagam Jakarta dan Presiden Sukarno mendekritkan kembali ke UUD 1945 pada 5 Juli 1959 dan mulai memimpin langsung  sistim presidensial sebagai PM sejak Kabinet Kerja 10 Juli 1959.

Bung Karno akanmembubarkan DPR hasil pemilu diganti dengan DPRGR yang sebagian besar anggotanya diangkat oleh Presiden dan hanya sebagian kecil anggota DPR terpilih 1955.

Bung Karno hanya akan menjadi “presiden otoriter” praktis selama 5 tahun, sebab sejak 1 Oktober 1965 ketika Pangkostrad Mayjen Soeharto mbalelo menolak lapor ke Halim sebetulnya wangsit kepresidenan sudah berangsur pindah ke capres RI ke-2 yang akan menerima Supersemat pada 11 Maret 1966.

Yang terjadi di Indonesia 1966 adalah turbulensi domestic nasional yang berdampak durian runtuh bagi Paman Sam yang sedang terpojok di Vietnam oleh invasi Vietcong. Dalam sekejap RI berubah dari poros Jakarta Pnom Penh Hanoi Beijing Pyongyang, menjadi anti komunis, anti RRT dan memutuskan hubungan dengan Beijing.

Indonesia 2.0 yang anti komunis, akan survive 32 tahun dengan slogal Demokrasi Pancasila yang menertibkan partai menjadi 2 buah dan 1 Golkar  yang enggan disebut partai karena merasa lebih “bersih” dari citra partai yang gagal era Orde Lama. Soeharto secara otoriter berkuasa 32 tahun sejak 1966 ditengah gelombang Perang Dingin dan “dipelihara” oleh 7 presiden AS sejak Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, Bush hingga  Clinton.

Presiden Soeharto memobilisasi ideology Pancasila melekat dengan eksistensi pribadinya. Dalam suatu pidato yang memicu reaksi Petisi 50 Soeharto mempersonifikasi dirinya sebagai satu satunya yang bisa mempertahankan ideology Pancasila.

Lebih baik menculik seorang anggota MPR supaya tidak tercapai quorum 2/3 untuk merubah Pancasila (baca: yang mau mengganti dirinya sebagai Presiden adalah lawan Pancasila). P4 yang berlangsung 20 tahun, tidak bisa mempertahankan Soeharto yang akan mengalami tekanan politik dan lengser 21 Mei 1998. Elite politik meninggalkan Soeharto yang mengalami hukum karma unik dari pre destinasi supranatural.

Pada 18 Maret 1966 Soeharto menggunakan supersemar untuk menahan 15 menteri cabinet Dwikora II. Pada 20 Mei 1997 Soeharto ditinggalkan oleh 15 menteri kabinetnya yang mbalelo tidak mau duduk dalam cabinet lagi, sehingga Soeharto lengser 21 Mei 1998. Kembali terjadi siklus daur ulang Ken Arok,  Soeharto sangat marah dengan perilaku Wapresnya Habibie yang dinilai mengkhianati sehingg sampai wafatnya Soeharto tidak bersedia di bezoek oleh Habibie.

Dalam situasi seperti itulah Habibie secara ajaib memimpin Indonesia 3.0 transisi menuju kematangan demokrasi yang mendadak lahir setelah Soeharto berhenti diluar dugaan dan scenario pakar manapun. Habibie segera memperlihatkan jiwa besar dengan membebaskan tahanan politik, mengizinkan terbitnya kembali Tempo yang dibreidel karena memberitakan korupsi pembelian kapal selam ex Jerman oleh dirinya, tidak bersedia dicalonkan karena ditolak laporan  pertanggunganjawabnya oleh MPR hasil pemilu 1999.

Justru yang terjadi pada pergantian presiden ke-3 oleh presiden ke-4, terjadi lagi maneuver politik yang diluar “fatsoen (kepatutan) politik. Abdurahman Wahid dari PKB yang lebih kecil dari PDIP justru menang dalam voting di MPR karena maneuver Poros Tengah ciptaan Ketua MPR Amien Rais. Tapi anomaly ini hanya berlangsung 21 bulan sebab pada Juli 2001, MPR yang sama akan memakzulkan Gus Dur dan mendudukkan Megawati sebagai presiden RI ke-5 yang memang berhak sebagai ketum partai pemenang kursi terbanyak di MPR.

Meskipun putra proklamator dan presiden pertama, Megawati sebagai petahana akan dikalahkan oleh mantan Menko nya SBY sebagai presiden  RI ke-6 dalam 2 kali pemilu 2004 dan 2009. SBY akan survive menjalani 2 masa jabatan dengan mengganti pasangan wapresnya dari Jusuf Kalla ke Boediono.

Secara ajaib, Jusuf Kalla akan come back pada pemilu 2014 sebagai wapres mendampingi presiden ke-7 Joko Widodo. Semua ini masih era Indonesia 3.0 pasca Reformasi 1998.

Bagaimana prospek dan perspektif Indonesia 4.0 suatu Indonesia yang diharapkan bisa mendeliver ideology Pancasila secara konkret. Bukan sebagai ideology atavistic muluk luhur yang tidak mampu memproduksi deliverables, kerja nyata yang dinikmati rakyat banyak.

Tercermin dari behavior elitenya mempraktekkan nilai luhur Pancasila.
Pusat Data Bisnis Indonesia sudah menelusuri sejarah politik ekonomi bisnis Indonesia danmenemukan bahwa kata kuncinya adalah bagaimana menekan ICOR yang 6,4 menjadi 2 atau 3.

Mengamati semua rezim ekonomi politik sejak etatisme sosialistis kiri Orla Indonesia 1.0, rezim developmentalis Orba Indonesia 2.0  dan turbulensi Indonesia 3.0 maka bila elite Indonesia mawas diri untuk menerapkan golden rule, meritocracy, maka Indonesia akan melampaui era transisi dan bertransformasi menjadi negara demokrasi matang, dewasa dan modern dan mentas menjadi negara kelas menengah berpendapatan US$ 50.000 pada usia seabad 2045.

Dalam pameo elite sebetulnya oposisi juga menikmati kompensasi sama dengan partai pendukung pemerintah. Boleh dan bisa pendapat debat sengit di DPR, asal pendapatan nya sama (artinya gaji, remunerasi, insentif proyek dsb dsb) oposisi menerima bagian yang sama dengan pendukung pemerintah.

Jadi yang diminta adalah kesadaran untuk menghormati aturan main, khususnya kesabaran menunggu term masa jabatan kepresidenan. Ibarat main sepak bola, tentu orang harus menghormati masa 2x 45 menit serta jedah untuk mengganti pemain dan tidak setiap detik, menit waktu minta paksa ganti pemain menggotong petahana keluar lapangan.

Sekarang kansudah dibatasi 2 kali masa jabatan 10 tahun jadi harus bersabar tidak sembarangan memakzulkan petahana presiden ataupun gubernur. Sportivitas, keksatriaan, itu yang menjadi suri tauladan dari elite panutan kepada masyarakat.  

Tentunya bukan hanya dalam adegan dilayar TV saling berpelukan tapi di lapangan grass roots terjadi clack campaign dan fitnah yang bermuara pada kebencian antar sara yang menyulut ideology kebencian yang bila meledak menjadi SARA ala Mei 1998 akan bisa menghancurkan Indonesia bahkan melenyapkannya seperti Uni Soviet dan Yugoslavia.

Sungguh tidak nyaman ketika mendengar emosi Presiden RI ke7  Rabu 17 Mei 2017 yang menggunakan istilah  gebuk terhadap mereka yang mau mengkudeta secara inkonstitusional persis seperti adegan emosional Presiden ke-2 di pesawat setelah melawat ke Yugoslavia dan Uni Soviet pada 13 September 1989.

Dengan segala hormat kepada seluruh elite, sudah tiba waktunya elite Indonesia mawas diri dan mengentaskan diri dari penyakit Ken Arok abad primitive, menghalalkan segala cara untuk berkuasa dengan memfitnah adu domba dan mempermainkan kebencian emosi rakyat secara tidak terkendali sebab dampaknya bisa seperti api bunuh diri yang membakar rumah kita sendiri.

Jika seluruh energy hiruk pikuk sekitar pilgub ini dikerahkan secara positif pastilah pertumbuhan ekonomi kita bisa mencapai 7 % atau bahkan double digit. Dengan pertumbuhan 7 % saja, pendapatan per kapita kita bakal double setiap 7 tahun. Itu artinya dalam 28 tahun sejak 2017 sampai 2045 pendapatan per kapita kita akan mencapai US$7.000 pada 2024, US$ 14.000 – 2031, US$ 28.000- 2038 danUS$ 56.000 tepat seabad RUI 2045.

Jawaban dan tanggungjawab atas pencapaian itu bukan tergantung pada Donald Trump, Xi JinPing atau Putin atau seorang Jokowi, tapi juga pada seluruh elite yang terlibat dalam pengelolaan nation state Indonesia.  

Anda ini sedang menjadi salah satu dari 10.000 elite  yang menentukan nasib Indonesia dengan behavior anda sebagai politisi “bunuh diri” atau ikut dalam barisan negarawan melestarikan eksistensi Indonesia.

Apakah kita akan menjadi Indonesia 4.0 yang mampu mengorbitkan RI menjadi no 4 sedunia dalam kualitas pada usia seabad 2045 dan bukan sekedar kuantitas seperti sekarang dengan peringkat kinerja yang terpuruk disbanding negara lain karena tingkah laku elite politik yang tidak terpuji dan tidak mendukung kinerja optimal nation state modern Indonesia.

Jangan salahkan Tuhan bila RI jadi Yugoslavia atau Uni Soviet, salahkan diri anda sendiri karena surat Al Rad yang jadi favorit Bung Karno mengingatkan: “Tuhan tidak akan memperbaiki nasib suatu bangsa bila bangsa itu sendiri tidak ingin memperbaiki nasibnya.”

Saya sendiri percaya bahwa jumlah elite dan massa yang “baik” lebih banyak dari keluarga Lot. Yang menyebabkan Tuhan menghukum Sodom dan Gomora karena jumlah orang baik “kurang sari 5 orang”.  Kita percaya bahwa Indonesia masih memenuhi syarat kuantitatif untuk bertobat dan diselamatkan seperti Niniwe dizaman Nabi Junus.

Syaratnya mudah, laksanakan Pancasila secara praktis, sehari hari, perilaku yang tidak munafik, yang mendeliver, janji, program dan kinerja secara tuntas, lugas dan konkret. Tidak perlu di teorikan, dikeramatkan, dimobilisasi, indoktrinasi lagi, malah sudah memuakkan dan menjengkelkan.

Hanya perlu didelivery konkret seperti makanan yang disajikan ojek Uber sesuai kebutuhan dan timing. Jangan  tunggu sampai 2019, tapi harus di deliver sekarang juga. Tantangannya adalah apakah kita terpuruk lenyap dari peta geopolitik seperti Yugoslavia dan Uni Soviet atau kita melejit jadi nation state no 4 sedunia dalam kualitas pada Seabad Indonesia 2045.

Jakarta 18 Mei 2017.⁠

*Christianto Wibisono adalah  Ketua Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (J)***

Category: 


from Tokoh http://www.konfrontasi.com/content/tokoh/indonesia-40-no-4-sedunia-dalam-kualitas-pada-seabad-2045
via IFTTT

close