Bila Tak Ditangani Secara Hukum, Konflik Ahoker Bisa Berujung Kekacauan Sosial

KONFRONTASI - Pemerintah diminta turun tangan menyelesaikan konflik di tengah masyarakat pasca putusan hukum perkara penistaan agama dengan terpidana Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Tidak hanya terhadap aksi massa pendukung Ahok yang tidak puas terhadap putusan pengadilan, pemerintah dituntut segera meredam konflik antara pendukung Ahok dan masyarakat lainnya.

"Semua komponen bangsa dan anak bangsa sebaiknya segera mengakhiri semua perbedaan dan sikap saling pro-kontra dan harus mengedepankan rasa persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia," tutur Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono di Jakarta, Minggu (14/5/2017).

Arief mendesak para pimpinan nasional, baik dari kalangan pemerintah, politik, maupun ormas dan pimpinan keagamaan untuk jangan membiarkan konflik yang saat ini terjadi.

"Sudan saatnya semua pihak tidak lagi berkutat dalam perbedaan, melainkan keluar dari perbedaan dan bersatu untuk membangun kedaulatan negara dalam ekonomi, politik dan sosial untuk kesejahteraan bangsa Indonesia," tuturnya.

Arief juga mengimbau kepada pendukung Ahok untuk menyerahkan semuanya kepada proses hukum.  "Kalau ada ketidakpuasan, kita serahkan saja pada proses hukum yang berlaku seperti dalam kasus Ahok misalnya atau kasus lainnya yang bersentuhan dengan politik dan sosial. Masih menggunung dan masih luas bagi anak bangsa untuk punya tanggung jawab bersama dalam membangun negara," katanya. (Baca Juga: Dianggap Meresahkan, Warga Bubarkan Massa Pro-Ahok)

Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Dede Macan Yusuf Effendi mengungkapkan masyarakat di berbagai daerah yang bertanya mengenai situasi Ibu Kota pasca Pilgub DKI Jakarta.

Pertanyaan masyarakat itu disampaikan kepada Dede saat melakukan kunjungan ke Lampung, Lombok, Cirebon, dan Bandung. "Ada kekhawatiran juga memanasnya politik di Ibu Kota akan berimbas ke daerah lain, hal ini amat tidak diharapkan karena masyarakat ingin hidup rukun dan tenteram," kata Dede dalam siaran persnya, Minggu (14/5/2017).

Dede berharap polarisasi yang tajam antarkomunitas masyarakat di Ibu Kota hendaknya tidak diduplikasi ke wilayah-wilayah lain yang juga memiliki kemajemukan sama dalam hal suku atau agama.

"Situasi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut oleh pemerintah, karena pada kondisi terburuk bisa menimbulkan gesekan sosial," ucapnya. (Baca Juga: Polisi Singapura Larang Aksi Dukung Ahok)

Ketua Komisi X DPR ini berharap pemerintah segera mengambil langkah pro-aktif  meredakan ketegangan dengan mengedepankan jalan dialog antara masyarakat yang pro-Ahok dan bukan.

"Kita tidak ingin pula masyarakat dibentur-benturkan oleh pihak yang bisa memperkeruh keadaan. Kita tunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah bangsa yang dewasa dalam berdemokrasi," tuturnya.(Juft/Snd0)

Category: 


from Politik http://www.konfrontasi.com/content/politik/bila-tak-ditangani-secara-hukum-konflik-ahoker-bisa-berujung-kekacauan-sosial
via IFTTT
Sebarkan Lewat Google Plus

0 comments:

Post a Comment

Komentarlah dengan kata yang baik, bijak dan jelas

close