Sengketa Kewenangan - Gubernur Kepri: Kami Juga Capek, Asyik Rapat Hasil Nol

KONFRONTASI - Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mengaku sudah lelah jika ditanyakan soal penyelesaian permasalahan di Batam.

Khususnya menyangkut sengketa kewenangan yang terjadi antara BP Batam dan Pemko Batam, yang berimbas pada menurunnya pertumbuhan ekonomi Batam.

Namun sebagai kepala daerah di Kepri, dia tetap memiliki beban moral untuk segera menyelesaikannya.

"Kami juga capek. Asik rapat bolak-balik Batam-Jakarta tapi tak ada hasil, berdosa kita itu," kata Nurdin dalam forum pertemuan dengan Komisi II DPR RI di Gedung Graha Kepri, Selasa (18/4/2017).

Semua permasalahan yang terjadi di Batam,  juga sudah diketahui Presiden Joko Widodo. Tinggal penyelesaiannya yang masih membutuhkan waktu. Kapan? Presiden pun tidak bisa memberikan kepastiannya.

Baca: Ikut Nyoblos di TPS Ini Berhadiah Sepeda Motor dan Voucher Belanja

Baca: Indonesia Sudah Ledakkan 318 Kapal Pencuri Ikan. Ternyata Ini Efeknya Bagi Nelayan

Baca: Ini Pesan Puan Maharani Jika Ahok Jadi Gubernur Lagi

Anehnya, kata Nurdin, permasalahan itu hanya terjadi di Batam. Sedangkan di Bintan dan Karimun tidak demikian.

"Dari Batam, Bintan dan Karimun itu, kok Bintan dan Karimun tak masalah. Kok masalahnya di Batam saja? Konon ini karena ada kebijakan baru yang menurunkan investasi di Batam," ujar dia.Pada kesempatan itu, Nurdin 'blak-blakan' mengatakan, salah satu penyebab permasalahan itu juga, lantaran kini pengurus inti Dewan Kawasan ditarik ke pusat. Sebelumnya pengurus inti Dewan Kawasan tidak lain merupakan orang-orang dari Kepri sendiri.

"Kenapa ditarik ke pusat, mungkin karena orang pusat dinilai lebih pintar. Boleh pintar, tapi pintar saja tidak cukup. Komunikasi, psikologis ini juga penting," kata Nurdin.

Dia berharap ada keseimbangan, soal pengurus inti Dewan Kawasan itu diambil dari orang-orang Kepri sendiri. Sehingga lebih mudah dalam kontrol dan membuat aturannya terhadap BP Batam. Orang-orang di Kepri sendiri menurut Nurdin, tak kalah pintar dengan orang-orang dari pusat. Banyak yang berlatar belakang pendidikan doktor di Kepri.

"Kalau sekarang kan setiap ada persoalan, BP Batam lapornya mesti ke pusat," ujar dia.

Menanggapi usulan dari Komisi II DPR RI agar mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, menurut Nurdin, itu akan menjadi hal yang melelahkan. Sementara pihaknya ingin persoalan yang terjadi di Batam bisa secepatnya diselesaikan. Presiden Jokowi sendiri sudah berjanji akan segera memberikan keputusannya terkait Batam, setelah memutuskan status Rempang Galang, beberapa waktu lalu.

"Akan melelahkan kalau ke MK. Karena barang ini mau masuk sebenarnya," kata Nurdin.

Soal usulan dibentuk pansus, kepada wartawan Nurdin mengatakan tidak mau terlalu berkomentar.

"Pansus? Itu kebijakan baru dari DPR. Pagarnya kita tak boleh masuk. Mereka punya politik sendiri. Pada prinsipnya, apa yang diperintahkan Pemerintah Pusat, akan kita laksanakan," ujar dia.(Juft/Trbn)

Tags: 
Category: 


from Politik http://www.konfrontasi.com/content/politik/sengketa-kewenangan-gubernur-kepri-kami-juga-capek-asyik-rapat-hasil-nol
via IFTTT


Tidak ada komentar:

Write a Comment

Komentarlah dengan kata yang baik, bijak dan jelas


Ke atas