Investasi Saudi "kecil", RI harus berkaca

Raja Salman dipayungi Jokowi
Jokowi boleh saja merasa "sedikit kecewa" karena hanya mendapat 90 triliun meski sudah memayungi dan menyupiri Raja Salman saat mampir di Bogor.

Padahal, di negeri seberang, yaitu China atau Tiongkok, Raja Saudi mengucurkan 850 triliun.

Kenyataannya, sesuatu yang kerap dikeluhkan para ekonom tentang iklim investasi dan kepastian hukum di Indonesia nampaknya masih sangat relevan.

Di sampingnya adalah ketersediaan infrastruktur yang menjadi kunci penarik minat orang berinvestasi.

Kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EODB) Indonesia tahun 2017 dalam rilis Bank Dunia berada di peringkat 91, jauh lebih baik dibandingkan setahun sebelumnya yang berada di peringkat 106.

Ada 10 indikator yang menjadi acuan penilaian Bank Dunia, termasuk di dalamnya rasio elektrifikasi atau kemudahan memperoleh sambungan listrik, serta kemudahan pembayaran pajak.

Misalnya indikator kemudahan memperoleh sambungan listrik. Apakah indikator ini membaik?

Tentu. Perusahaan Listrik Negara (PLN) kini lebih modern dan go on-line.

Untuk mendapatkan sambungan listrik, masyarakat tidak perlu lagi mendaftar ke kantor PLN. Mereka cukup melakukan registrasi melalui website pln.go.id atau pusat layanan PLN dengan nomor 123.

Indikator Bank Dunia yang jadi PR untuk dipacu juga masih sangat banyak.

Jika melihat perbandingannya dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik, apalagi dengan China, peringkat Indonesia masih jauh di bawah.

Peringkat kemudahan berusaha China tahun 2017 berada di urutan ke-empat setelah Selandia Baru, Singapura, dan Hong Kong.

Menyusul di belakang China, ada Korea Selatan. Bandingkan dengan Indonesia, yang masih jauh di peringkat 91.

Terkait dengan kemudahan berusaha ini, sebenarnya ada satu hal penting yang membuat orang mau berinvestasi, yaitu kepastian hukum dan kepastian kebijakan. Sayangnya, ini seperti barang langka yang ada di negeri ini.

“Jadi, tingkat risiko di Indonesia masih tinggi karena dukungan infrastruktur belum pasti. Ditambah lagi inkonsistensi kebijakan. Jangankan kepastian regulasi, kita (pemerintah) bikin kebijakan saja tidak konsisten”, kata Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance Enny Sri Hartati dikutip Kompas.

Di sektor andalan Arab Saudi, yaitu sektor energi. Payung hukum sering sekali berubah.

Di subsektor mineral dan batu bara (minerba) misalnya, regulasinya sangat dinamis.

Mungkin bahasanya tetap, syaratnya juga hampir sama. Hanya jangka waktunya saja yang diperpanjang untuk mengakomodasi perusahaan tambang besar. Begitu pun dengan subsektor minyak dan gas bumi (migas).

Negosiasi demi negosiasi yang alot antara pemerintah dan kontraktor di beberapa blok boleh jadi menjadi gambaran Arab Saudi betapa banyaknya yang harus "dibuat bahagia" dengan kehadirannya sebagai investor.

Padahal menurut Enny, Arab Saudi tidak membutuhkan semua kerumitan itu.

Regulasi yang kerap bolak-balik diubah para pembantu Presiden seharusnya menjadi pelajaran, bahwa investor butuh kepastian.

Selain itu, masalah infrastruktur yang masih tertinggal jauh dibandingkan China, menurut Enny juga menjadi salah satu pertimbangan Arab Saudi berkomitmen lebih besar kepada Xi Jinping.

Ia melihat Arab Saudi ini tipe negara yang tidak mau repot, karena merasa memiliki banyak modal.

Jadi, lumrah saja jika pilihannya adalah negara yang infrastrukturnya sudah jalan, sehingga apa yang ditanamkan segera berbuah.

“Agama orang bisnis itu keuntungan. Kita sudah berada dalam kompetisi sempurna sekarang. Kalau Indonesia sudah berbangga diri dengan keunggulan sumber daya alam yang kita milik dan berhenti di situ, ya sudah pasti disalip semua negara”, katanya. (Tibunnews_bogor/Kompas)

from Risalah TV http://www.risalah.tv/2017/04/investasi-saudi-kecil-ri-harus-berkaca.html
via IFTTT

0 Response to "Investasi Saudi "kecil", RI harus berkaca"

Post a Comment

Komentarlah dengan kata yang baik, bijak dan jelas