Citra Jokowi Merosot karena Ekonomi Memburuk. Darmin dan Sri Mul Buntu. Sebaiknya Diganti

KONFRONTASI- Kehidupan rakyat semakin susah, daya beli terus melemah dan pertumbuhan ekonomi menurun. Sementara di era pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, pertumbuhan ekonomi yang hanya sekitar 5 persen sungguh sangat mengkhawatirkan, padahal seharusnya 6-7 persen. Akibatnya, frustasi rakyat terhadap Presiden Jokowi semakin memuncak. Kondisi pertumbuhan perekonomian nasional yang jalan di tempat bahkan semakin menurun itu, tak lain akibat ketidakmampuan tim ekonomi kabinet Jokowi, terutama Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indarwati (SMI).

Sejumlah kalangan mendesak Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet terutama tim ekonomi. Reshuffle diperlukan untuk menyelamatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli rakyat.

Sudah beberapa bulan terakhir ini perbincangan soal reshuffle (perombakan) kabinet ramai diperbincangkan para politisi, pengamat dan aktivis. Namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda Presiden Joko Widodo akan merombak atau mengganti menterinya.

Terkait hal ini, Staf Khusus Presiden Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (7/4/2017), menegaskan, sampai saat ini tidak ada perombakan kabinet.  Penegaskan ini setelah Johan menanyakan langsung kepada Presiden. Hal ini untuk memastikan berbagai isu terkait rencana pergantian posisi menteri.

Meski demikian, Johan mengatakan, tidak menutup perombakan bisa saja dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap kinerja menteri. "Karena saya ngomongnya kan hari ini. Jangankan besok, lima jam kedepan kan enggak tahu kita," kata Johan.  

Presiden sudah menegaskan tidak ada preombakan kabinet, namun berbagai kalangan berpendapat, saat inilah waktu yang tepat untuk melakukan reshuffle. Selain karena konsolidasi politik sudah berlangsung sukses, publik masih melihat adanya sejumlah menteri yang memiliki kinerja buruk, masih mengecewakan, terutama di bidang ekonomi.

Kita semua menaruh harapan agar reshuffle, terutama menteri bidang ekonomi ini dapat membawa perekonomian Indonesia ke arah yang lebih positif. Namun kenyataannya, Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, masih mengecewakan. Keduanya tak mampu juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi 5,5-6 persen seperti yang diinginkan presiden.

Darmin yang telah mengeluarkan 14 paket Kebijakan ekonomi tidak menampakkan hasil yang berarti untuk kemajuan ekonomi Indonesia. Ekonomi kita hanya bertumbuh pada 2015 sebesar 4,79 % ,2016 sebesar 5,02 % dan proyeksi 2017 hanya 5,1 %.  Padahal Presiden menginginkan 5,7 persen.

Menurut para pengamat dan aktivis, hal ini membuktikan bahwa Darmin tidak mampu mengidentifikasi masalah-masalah pokok yang menghambat pertumbuhan ekonomi, tidak mengerti betul masalah dilapangan dan tidak mempunyai kemampuan untuk menggerakkan birokrasi dibawah koordinasi Kemenko termasuk menteri-menteri ekonominya untuk mewujudkan target-target ekonominya.  Artinya kemampuan operasional Darmin sangat lemah.

Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani juga belum menunjukkan kinerja positif bagi pertumbuhan ekonomi negeri ini. Mulyani memang belakangan masuk kabinet, namun Jokowi yang dahulu berharap banyak kepadanya juga tidak mampu untuk menggerakkan ekonomi secara maksimal, menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, yang  bisa merubah struktur ekonomi menjadi lebih sehat, lebih berkelanjutan, lebih banyak yang menikmati pertumbuhan ekonomi, lebih berdaya saing dan sebagainya.  

Yang terjadi justru sebaliknya, SMI mengerem kegiatan ekonomi dengan memotong APBN-P 2016 sebesar 133,8 triliun rupiah, setelah sebelumnya Menkeu Bambang Brodjonegoro juga telah memotong APBN 2016 sebesar 50 Trilyun atas dasar Inpres 4/2016.  Akibatnya terjadi kelesuan ekonomi dibanyak sektor sedangkan harga-harga kebutuhan pokok melonjak tinggi dan stabil diatas. Ini mengakibatkan beban berat bagi rakyat.

Menteri ekonomi Jokowi sampai saat ini belum melihat siasat dan terobosan-terobosan untuk membuat pertumbuhan ekonomi RI lebih tinggi, misalnya menjadi lebih dari 6%, walaupun ekonomi dunia sedang stagnan. Pertumbuhan lebih tinggi diperlukan agar lebih banyak orang yang bekerja dan agar yang bekerja dapat mempunyai penghasilan yang lebih baik dan akhirnya dapat menciptakan gairah ekonomi.  

Itulah sebebnya, publik berharap reshuffle harus segera dilakukan untuk mendapatkan menteri bidang ekonomi yang memiliki kapasitas, berwawasan dalam mengelola ekonomi negara kita.  Pasalnya, menteri berstandar KW3 ini hanya akan menjadi beban bagi pemerintahan Jokowi-JK. Ujung-ujungnya, rakyat yang menjadi korban.
 

“Untuk menyelamatkan rakyat dari penderitaan, Presiden Joko Widodo harus mencopot Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kedua menteri ini tidak mampu mengatasi kesulitan yang dihadapi saat ini. Percuma saja keduanya ada di kabinet,” kata Diko Subagja, aktivis dari Indonesia Forum, pekan ini.

. Menurutnya, keberadaan Darmin dan SMI hanya akan menjadi beban yang akan mempersulit kinerja pemerintahan Presiden Jokowi. “Toh setelah keduanya duduk di kabinet, publik tidak melihat mereka melakukan langkah-langkah konkret dan berbagai terobosan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Katanya ‘jagoan’ kok tidak berbuat apa-apa,” ujar Diko, mahasiswa S3 ini.

Hal senada disampaikan pengamat ekonomi dari Universitas Bung Karno, Salamudin Daeng. “Sudah saatnya presiden mengganti Menko Darmin dan Menkeu Sri Mulyani. Keduanya sudah tidak mampu mengatasi persoalan yang saat ini dihadapi,” kata Salamudin. Untuk mengatasi persoalan saat ini dan menggenjot pertumbuhan, tentu harus ada solusi out of the box. Namun Salamudin mengatakan hal itu tidak akan mampu dilakukan Sri Mulyani dan Darmin Nasution. Rakyat Frustasi Pertumbuhan ekonomi nasional harus ditingkatkan jika tidak ingin jumlah rakyat miskin terus bertambah. Itulah sebabnya, kata Diko dan Salamudin, Presiden Jokowi harus punya tim ekonomi yang pekerja keras, cerdas, dan memiliki jiwa kerakyatan atau bukan neolib. “Menteri ekonomi itu harus kerja keras, cerdas dan bukan dari kalangan neolib. Dengan demikian para menteri itu bisa membantu Jokowi untuk menyehatkan perekonomian nasional. Menteri neolib tak akan pernah memikirkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan,” ujar pengamat politik Zulfikar Ahmad dihubungi, Kamis (9/2/2017). Menurutnya, kalau Jokowi ingin meraih simpati rakyat, tentu harus menggenjot pertumbuhan 6-7 persen. Namun, banyak kalangan tidak yakin Darmin dan SMI mampu melakukannya. “Akibatnya kemarahan dan frustasi rakyat terhadap pemerintahan Jokowi-JK semakin meningkat,” paparnya. Hal senada disampaikan Salamudin Daeng, menurutnya SMI dan Darmin terbukti tidak mampu memperkuat pembangunan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang hanya sekitar 5% menunjukkan tak adanya terobosan dari keduanya. Keduanya sudah buntu dan tak mempunyai solusi. Apalagi tax amnesty sudah mendekati akhir. "Mereka tidur saja, ekonomi rakyat yang bertopang sektor konsumtif, sudah mampu mencapai pertumbuhan 5%," ungkap Salamudin.

Category: 


from Tokoh http://www.konfrontasi.com/content/tokoh/citra-jokowi-merosot-karena-ekonomi-memburuk-darmin-dan-sri-mul-buntu-sebaiknya
via IFTTT


Tidak ada komentar:

Write a Comment

Komentarlah dengan kata yang baik, bijak dan jelas


Ke atas
close