» » » Cina Desak Pelajar Muslim Uighur Di Luar Negeri Pulang atau Keluarga Mereka Dipenjara

Cina Desak Pelajar Muslim Uighur Di Luar Negeri Pulang atau Keluarga Mereka Dipenjara

Diposting ulang oleh pada Sabtu, 22 April 2017 | Belum ada komentar

KIBLAT.NET, Beijing – Kebijakan represif dan diskriminatif pemerintah komunis Cina terhadap warga Muslim Uighur telah lama menjadi keprihatinan masyarakat internasional. Pelanggaran terhadap hak dasar mereka untuk memenuhi kebutuhan primer berupa akses ekonomi, pendidikan, dan kesehatan telah berlangsung lama bersamaan dengan berbagai macam pelarangan untuk mempraktekkan ajaran agama. Setelah melarang jenggot bagi pria Muslim dan hijab bagi Muslimah, pemerintah Beijing kembali berulah. Kali ini targetnya adalah para pelajar dan mahasiswa yang sedang menimba ilmu di luar negeri.

Dalam beberapa bulan terakhir, langkah & kebijakan semena-mena pemerintah Cina kembali menjadi sorotan tajam entitas dan organisasi-organisasi hak asasi manusia. Berbagai laporan terbaru dari Daerah Otonomi Uighur menyatakan bahwa puluhan ribu orang telah ditangkap, dan banyak di antara mereka dieksekusi tanpa melalui proses pengadilan terkait dengan mahasiswa Uighur di luar negeri.

Para pelajar & mahasiswa Muslim Uighur di luar negeri dan beberapa sumber lokal di wilayah itu mengkonfirmasi bahwa mereka (para pelajar) yang sedang menuntut ilmu di negara asing dipaksa untuk kembali pulang di bawah undang-undang baru. Kebijakan ini terutama ditujukan bagi mereka yang belajar di negara-negara, seperti: Turki, Mesir, dan Jepang. Lebih parah lagi, pemerintah Cina memperlakukan mereka seolah-olah mereka terlibat suatu kejahatan serius. Menurut laporan, bahwa Cina telah mulai memberlakukan kebijakan baru itu secara lebih luas terhadap orang-orang Uighur, baik kalangan pelajar, imigran, termasuk para pelaku bisnis di luar negeri.

Sebagai data, sekitar 5000 pelajar Uighur di Mesir dan ribuan lainnya di Turki dianggap berpotensi melakukan kejahatan. Mereka dipanggil pulang dan ditangkap tanpa proses peradilan. Apabila para pelajar itu bertahan tidak mau pulang, mereka diancam akan mendapatkan “pendidikan politik” selama satu bulan, setelah itu orang tua mereka akan ditahan. Informasi terbaru menyatakan, dalam beberapa bulan terakhir sudah lebih dari 300 pelajar Uighur mengalami tekanan intensif karena diancam orang tua mereka akan ditangkap & dipenjara. Ancaman itu akhirnya memaksa para pelajar/mahasiswa itu pulang ke kampung halaman mereka di Turkistan Timur, nama lain propinsi Xinjiang.

Menurut informasi dari beberapa pelajar/mahasiswa, pihak berwenang Cina meminta mereka pulang dengan batas waktu hingga 1 Mei 2017. Jika permintaan itu tidak dipenuhi, keluarga-keluarga mereka akan dipenjara. Sebetulnya diharapkan bahwa pemerintah Cina akan secara terbuka mengumumkan pernyataan resmi sebagai klarifikasi atas tuduhan tersebut. Apabila klarifikasi tidak dilakukan, maka akan sulit bagi pemerintah Cina untuk berbicara lebih jauh dan itu bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum secara umum, termasuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang lebih universal. Para legislator mengatakan secara tegas bahwa evaluasi sangat mungkin dilakukan apabila klaim itu ternyata benar.

Beberapa poin pelanggaran oleh pemerintah komunis Cina adalah:

Pertama, tidak menghormati hak memperoleh pendidikan dan hak mempraktekkan agama & gaya hidup. Ini adalah bentuk pelanggaran berat terhadap hak-hak yang bersifat mendasar dan universal, ditambah lagi bahwa pemerintah Cina menganggap dan memperlakukan seluruh warga Muslim Uighur seolah-olah sebagai penjahat.

Kedua, merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap hukum karena telah menempatkan seluruh pelajar/mahasiswa yang tidak ada bukti dan tidak memiliki catatan kriminal, namun hanya karena mereka melakukan studi di luar negeri, ke dalam satu kategori yang sama. Hal itu karena bertentangan dengan prinsip “praduga tidak bersalah” dimana seseorang dianggap tidak bersalah sampai ditemukan bukti-bukti bahwa ia bersalah. Dan ini merupakan asas hukum secara universal.

Ketiga, menurut prinsip-prinsip internasional tentang keadilan atas kejahatan dan pelakunya, bahwa apabila ada bukti-bukti suatu kejahatan, maka hanya si pelaku kejahatan tersebut yang bisa dihukum atas kejahatannya. Tidak sah secara hukum apabila anggota keluarga si penjahat tersebut yang tidak bersalah dan tidak terkait apa-apa dengan suatu kejahatan itu sendiri, juga ikut dihukum.

Keempat, karena ini masih dugaan, maka apabila tekanan dan permintaan pulang kepada para pelajar/mahasiswa Muslim Uighur yang melakukan studi di luar negeri itu terbukti benar, maka jelas itu merupakan bentuk diskriminasi yang nyata terhadap warga negara.

Kelima, merupakan salah satu bentuk pelecehan terhadap hak asasi manusia yang tidak bisa diterima adalah, memperlakukan mereka yang dihukum dengan memasukkan ke dalam kamp konsentrasi politik, dan (termasuk) memenjarakan para orang tua pelajar/mahasiswa tanpa proses peradilan sama sekali. Pemerintah Cina harus mengimplementasikan prinsip hak yang sama di depan hukum di setiap teks peraturan dan hukum secara universal.

Oleh karena itu menjadi kewajiban kemanusiaan bagi entitas & organisasi-organisasi hak asasi manusia untuk menyelidiki isu ini dengan objektif dan adil. Apabila tindakan represif dan diskriminatif pemerintah Cina itu terbukti benar-benar terjadi, maka wajib untuk dibawa ke forum internasional. Langkah itu penting, di samping bahwa hal tersebut juga berguna untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran baru terhadap hak-hak asasi warga Muslim Uighur terutama di wilayah Turkistan Timur (Xinjiang), dan di seluruh Cina secara umum.

 

Reporter: Yasin Muslim
Sumber: Worldbulletin

The post Cina Desak Pelajar Muslim Uighur Di Luar Negeri Pulang atau Keluarga Mereka Dipenjara appeared first on Kiblat.



from Kiblat /2017/04/22/cina-desak-pelajar-muslim-uighur-di-luar-negeri-pulang-atau-keluarga-mereka-dipenjara/
via IFTTT
Baca Juga Berita/Artikel Terkait

Komentarlah dengan kata yang baik, bijak dan jelas