Akankah China Perantauan Jadikan Ahok Sebagai Presiden Boneka?

Ahok dan China Perantauan

Hubungan Ahok dengan konglomerat China Perantauan sudah terang, terutama sejak  heboh kasus reklamasi Teluk Jakarta setelah ditinggal Jokowi yang terpilih jadi Presiden RI.

Terangnya hubungan itu tidak saja terindikasi dari kengototan Ahok mempertahankan reklamasi, tetapi juga terindikasi dari keberadaan anak-anak konglomerat top Indonesia yang “magang” di kantor Ahok di DKI Jakarta seperti putri Presiden Direktur Bank Artha Graha, anak General Manager (GM) Sinarmas Land dan anak CEO Lippo Group Roy Tirtadji.

Siapa China perantauan itu? Mereka ini adalah konglomerat hebat yang duitnya mungkin sudah tidak berseri dan tidak habis-habis.

Mereka yang diperkirakan mendukung pencalonan Jokowi dan Ahok saat tampil di Pilgub DKI Jakarta.

Tanpa dukungan mereka, rasanya mustahil Jokowi dan Ahok bisa memenangi  Pilkada DKI Jakarta, apalgi berlangsung dua putaran.

Sebab, wilayah Jakarta itu adalah wilayah yang secara nalar merupakan “milik” orang tertentu seperti pemilik darah biru politik Indonesia, baik darah biru dalam arti yang sebenarnya, maupun darah biru karena kiprahnya dalam  perjuangan kemerdekaan Indonesia, atau jederal top berprestasi.

Sesukses apa pun di Solo, tetapi dalam perspektif politik Indonesia yang didominasi darah biru politik, maka sosok Jokowi (yang tampaknya dijadikan induk dari politik tumpang sari) kemungkinan tetap jauh panggang dari api untuk bisa terpilih jadi Gubernur DKI Jakarta, apalagi berpasangan dengan Ahok dengan doble minority yakni China dan Kristen.

Apa kehebatan konglomerat China Perantauan itu? Mereka hebat dalam mendukung Jokowi-Ahok dari berbagai segi, mulai konsep, dana, dan jaringan. Dengan kekuatan konsep, dana, jaringan, mereka bisa menjadikan Jokowi-Ahok dari bukan siapa siapa di kancah politik nasional menjadi siapa siapa.

Dengan dukungan itu pula mereka berhasil mengubah paradigma atau setidaknya opini politik yang berorientasi darah biru menjadi (katakanlah) darah kaum abangan dalam bentuk konsep atau program yang disiapkan sesuai dengan profil Jokowi.

Mengubah paradigma bukanlah persoalan mudah. Apalagi mengubah paradigma secara radikal dan dalam waktu yang relatif singkat.

Oleh sebab itu pula, tanpa dukungan dana besar, konsep mumpuni, dan jaringan media yang massif, rasanya mustahil  menjungkirbalikkan perpektif darah biru politik dan mengubahnya menjadi suatu yang baru seperti yang dicitrakan kepada Jokowi sebagai kaum abangan dengan sosok sederhana dan bersih.

Lalu mengapa konglomerat China Perantauan itu memilih Ahok? Mengapa bukan China lain yang ketokohannya lebih hebat dari Ahok? Misalnya Kwik Kian Gie atau Christianto Wibisono, atau Arief Budiman? Atau pengusaha China beken  yang mahir berpolitik seperti Sofyan Wanandi atau yang lainnya?

Itu adalah pilihan subjektif mereka. Salah satu dasar pemilihannya yang rasional, mungkin adalah karena Ahok maupun (Jokowi sebagai induk politik tumpang sari) belum “dimiliki” oleh siapa-siapa. Artinya, Jokowi dan Ahok belum “dimiliki” oleh orang-orang yang punya kepentingan dan sudah menghuni rimba panggung politik nasional seperti elite partai, elite tentara, elite pengusaha dan lainnya. Keduanya ibarat adonan yang masih bisa “dibentuk” sesuai cetakan yang diinginkan.

Oleh sebab itu, bila pun kelak Ahok jadi Presiden RI, maka statusnya tidak lebih dari sekadar presiden boneka. Boneka siapa? Boneka para konglomerat China Perantauan itu, utamanya yang sudah menjadi warga negara Indonesia.

Untuk apa?  “Menjajah” atau apa?

Peralihan Bisnis ke Generasi Ketiga

Spekulasi di mana China perantauan memplot atau malah akan memaksakan Ahok jadi presiden boneka, tidak semuanya mengandung unsur negatif. Karena salah satunya terkait dengan kebutuhan terbangunnya iklim bisnis yang profesional jelang peralihan bisnis ke generasi ketiga.

Seperti diketahui, usia bisnis konglomerat China Perantauan di Indonesia sudah mencapai hampir seusia Orde Baru. Jika dihitung dari tahun 1965, maka usia bisnis mereka sudah mencapai sekitar 52 tahun.

Saa ini, hampir semua bisnis taipan besar sudah dikendalikan oleh generasi kedua. Sinar Mas Group yang didirikan oleh Eka Tjipta Widjaya, dengan kekayaan US$5,6 miliar atau senilai Rp76,05 triliun (Forbes Indonesia, 7 Februari 2017),   kini dikendalikan oleh generasi kedua di bawah komando putra sulung Teguh Ganda Widjaya. Teguh Ganda Widjaya sendiri, kini berusia 72 tahun (lahir di Makassar 10 Desember 1944).

Pada saatnya seluruh jaringan bisnis Sinar Mas Grup, salah satunya produsen pulp dan kertas terbesar kedua di dunia, akan dialihkan ke generasi ketiga.

Demikian juga Salim Grup yang didirikan Liem Sioe Liong. Dengan kekayaan mencapai US$ 5,4 miliar atau sekitar Rp 72,9 triliun, tampuk kepemimpinan jaringan perusahaan sangat besar ini, berada di bawah kendali Anthony Salim sebagai generasi kedua.

Anthony Salim sendiri, kini sudah menginjak usia 67 tahun (lahir 25 Oktober 1949), sehingga pada saatnya akan meariskan kepemimpinan kepada generasi ketiga.

Djarum Grup yang dibangun Oei Wie Gwam tahun 1951 di Kudus, juga dikendalikan oleh generasi kedua, yakni dua saudara R Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono. Kedua saudara yang masing masing ditaksir memiliki kekayaan US$ 3,14 miliar dan US$ 3,08 miliar. Keduanya, sudah barang tentu sedang bersiap siap menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada generasi ketiga Djarum Grup.

Budi Hartono kini berusia 66 tahun, tentunya bersiap siap mewariskan tampuk kepemimpinan bisnisnya kepada 3 orang anaknya yang merupakan generasi ketiga. Michael yang merupakan kakak kandung Budi yang kini berusia 68 tahun, akan mewariskan kekayaannya kepada 4 orang anaknya.

Hampir semua grup bisnis besar China perantauan sudah dikendalikan oleh generasi kedua dan akan beralih ke generasi ketiga. Sebut lagi misalnya Grup Ciputra,  Grup Astra dan lain sebagainya.

Peralihan generasi inilah yang diperkirakan mengkhawatirkan para senior. Jika saja praktik bisnis di Indonesia berjalan di atas rel profesionalisme, mereka tentu nyaman melakukan regenerasi.

Tetapi, begitu banyak praktik bisnis di Indonesia, terutama bisnis skala besar di berbagai sektor, seperti pertambangan, migas, perkebunan  industri, atau perdagangan masih sangat ditentukan oleh katabeletje pemerintah dan orang kuat lainnya.

Sementara profil atau alam berfikir generasi ketiga yang sudah makan sekolahan di tempat terbaik di dunia, ditambah elan zaman yang sudah berubah, membuat mereka tumbuh dan berkembang sebagai profesional.

Para senior tentu khawatir generasi ketiga terjerembab, karena alam berfikir profesional itu masih belum tentu cocok dengan “nilai-nilai” yang membentuk tradisi atau kebiasaan berbisnis di Indonesia.

Gara gara salah omong, atau gara-gara lupa mengucapkan hari ulang tahun kepada seorang di birokrat, bisa jadi masalah. Alam berfikir profesional adakalanya juga bertolak belakang ketika harus menetapkan pos bujet dalam jumlah tertentu untuk upeti guna memuluskan jalannya bisnis.

Praktik bisnis yang belum profesional ini memang menjadi dilematis. Sebab tidak sedikit pula, atau malah hampir semua bisnis para taipan, dibangun berdasarkan praktik bisnis dengan iklim yang belum profesional. Sehingga bagi penguasa atau orang-orang kuat lain, merasa sah sah saja “minta jatah”.

Sedemikian rupa, kondisinya seperti teka teki mana duluan telur atau ayam, siapa yang diternak dan siapa yang menernak.

Bagi China Perantauan, teka teki ini hanya bisa dijawab dengan pengaturan tata bisnis secara profesional, sehingga dengan aset  besar yang sudah diraup selama proses menernak dan diternak, hasil akhirnya berupa aset yang sduah berada di tangan, dapat diselamatkan untuk selanjutnya dikembangkan secara profesional tanpa lagi tergantung pada kehendak atau katabeletje penguasa dan orang kuat lainnya.

Diperkirakan itulah salah satu sebab mengapa China Perantauan yang sudah bergelimang aset itu ingin memaksakan orangnya, dalam hal ini Ahok jadi presiden boneka. Mereka ingin memproteksi jaringan bisnis yang sudah menggurita. []

Melanjutkan Mimpi Kublai Khan

Motif di balik keinginan China perantauan menjadikan Ahok presiden boneka di Republik Indonesia, tidak semata-mata untuk menciptakan iklim bisnis yang profesional guna memuluskan jalan bagi generasi ketiga mengambil alih tampuk pengendalian binsis yang sudah menggurita.

Sangat patut diduga ada motif lain di balik spekulasi itu. Motif lain itu adalah keinginan menyedot kekayaan sumber daya alam Indonesia yang kaya raya, dan menjadikan penduduk Indonesia yang mencapai 250 juta jiwa sebagai pasar bernas dan menggiurkan bagi produk RRT untuk membangun Tiopngkok. Belum lagi kepentingan geopolitis dalam rangka keinginan RRT menggapai mimpi lama Kublai Khan menginvansi negara negara Asia Timur dan Asia Tenggara guna memperluas pengaruh kekuasaan, dan melancarkan perdagangan di Asia.

Ini bisa terjadi karena hubungan antara pemerintah RRT dengan China perantauan sekarang ini sudah sangat berbeda misalnya dengan masa Dinasti Ming (1368-1644) yang melarang warganya  keluar negeri dan melakukan perdagangan internasional.

Dinasti Qing (1644-1912) juga sangat lama memberlakukan larangan itu. Baru setelah 1893 Dinasti Qing resmi mencabut larangan melakukan perjalanan dari dan ke luar negeri, setelah termotivasi oleh kekayaan dan sumber daya orang China perantauan yang tinggal di luar negeri. Kebijakan ini dilanjutkan dengan mengadopsi hukum kewarganegaraan dengan prinsip jus  sanguinis (hak darah) untuk melegitimasi klaimnya atas China perantauan tahun 1909.

Prinsip ini membuat setiap etnis China, yang terlepas dari tempat kelahiran atau domisilinya, tetap dianggap warga negara China.

Hukum kebangsaan ini sekaligus menjadi hambatan orang-orang China perantauan membaur dengan orang  pribumi di negara negara di mana mereka tinggal.

Sejak berdirinya rejim komunis Republik Rakyat China (RRC/Tiongkok), China perantauan menjadi perhatian tersendiri dalam kebijakan domestik maupun luar negeri Tiongkok. Kebijakan Tiongkok tentang China perantauan saling melengkapi dengan kebijakan domestik dan luar negeri Beijing.

Menurut catatan Ahmad Sofyan dalam sebuah makalah bertajuk “Kedudukan Orang Tionghoa Dalam Politik Luar Negeri Tiongkok/RRC,” kaum China perantauan diposisikan sangat penting oleh pemerintah RRT. Sedemikian pentingnya, sehingga status kekerabatan China perantauan direhabilitasi dengan memperkenalkan  perlakuan khusus bagi mereka. Tidak tanggung-tanggung, perlakuan khusus itu diartikulasikan dalam Konstitusi 1982 dan dalam Hukum Perlindungan Khusus 1999.

Lebih dari itu, sejumlah lembaga administrasi pemerintah dan non-pemerintah juga didirikan guna memberikan perlindungan hak-hak dan kepentingan China perantauan dan kerabat mereka.  Mekanisme pengelolaan urusan China perantauan ini  berada di bawah kendali Dewan Negara.

Hasil dari kegigihan Partai Komunis China mendekati China perantauan, menurut data Ahmad Sofyan, luar biasa. Selama periode 1950-1975 saja, perkiraan total dana yang dikirim ke Tiongkok tidak kurang dari US$ 4,6 miliar.

Selain mengirimkan uang, China perantauan ini juga diundang melakukan investasi di Tiongkok. Investor China perantauan ini pula yang kemudian memainkan peran penting dalam pembangunan China Komunis yang lebih modern. Mereka pula yang berhasil mempengaruhi pemerintah RRT komunis untuk menerapkan sistem ekonomi kapitalis.

Pada 1980-an, investor-investor China perantauan dari Asia Tenggara (Indonesia, Singapura, Malaysia, Philipina, dan Thailand) bahkan menjadi sumber utama dana luar negeri di provinsi Fujian, Tiongkok. Singapura sendiri adalah negara yang paling giat menjalin kerjasama ekonomi dan investasi dengan Tiongkok setelah kunjungan PM Lee Kuan Yew pada tahun 1980.

Grup  pengusaha China perantauan yang memiliki leluhur dari Fujian, seperti Tan Yu dan Lucio C. Tan (Philipina), Liem Sioe Liong (Sudono Salim), Djuhar Sutanto, dan Klan Riady (Indonesia), serta Robert Kuok (Malaysia), semua telah menanamkan investasi besar di Fujian sejak 1980-an.

Pada tahun 1993, Salim Grup tercatat sebagai salah satu investor terpenting di Fujian. Salim Grup mendirikan sejumlah pabrik seperti pabrik sepatu, pabrik lantai, dan real estate. Salim Grup pun  bekerja sama dengan Bank China membuka Fujian Asia Bank. Rata-rata motif pengusaha China  perantauan berinvestasi di Fujian, selain berbisnis juga untuk mengangkat taraf hidup masyarakat setempat. Demikian pula dengan investasi Salim di Fujian yang berdampak besar  pada sebuah desa kecil bernama Fuqing. Sekitar 90 persen pabrik-pabrik di Fujian dikendalikan oleh  Liem. Sedang Anthony Salim dikhabarkan, lebih suka berinvestasi di Shanghai.

Salim Grup juga telah berinvestasi di wilayah tenggara Tiongkok dalam berbagai bidang mulai otomotif, telekomunikasi, pembangunan kota dan pelabuhan. Investasi besar yang dilakukan pengusaha China perantauan di Tiongkok lainnya yaitu  pembangunan Hotel Shangri-La di Hangzhou oleh konglomerat Malaysia, Robert Kuok pada dekade 1980. Kini ada sekitar 24 Hotel Shangri-La di Tiongkok dari total 72 hotel yang yang sama di dunia.

Gagasan besar Tiongkok untuk menjadikan China perantauan sebagai basis kemajuan ini telah dirancang dengan sangat baik.

China perantauan itu, tidak hanya diberikan perlindungan khusus, tetapi sejak konferensi internasional China perantauan pertama di Beijing tahun 1977,

Partai Komunis China (PKC) Pusat menyerukan kebangkitan dan penguatan kembali urusan China perantauan.

Seluruh aspek kebijakan mengenai urusan China perantauan dipadukan dalam sebuah slogan “All Patriots are One Family,” sebuah slogan yang menunjukkan niat serius pemerintah Tiongkok memanfaatkan potensi China  perantauan untuk memajukan tanah air mereka.

Bayangkan bagaimana jika keinginan China perantauan berhasil menggolkan Ahok menjadi presiden boneka di RI. Sedikitnya terbuka peluang bagi mereka untuk melanjutkan mimpi Kublai Khan menginvasi Asia dalam hal ini Indonesia, menyedot kekayannya yang besar, untuk membangun tanah air mereka, Tiongkok []

Pilkada DKI, Batu Loncatan China Perantauan Jadikan Ahok Presiden Boneka?

Setelah melihat bagaimana sepak terjang China perantauan yang disebut patriot oleh PKC Pusat, apabila berhasil menggolkan Ahok menjadi presiden boneka di Republik Indonesia, maka  pertanyaan yang segera muncul adalah, seberapa besar peluang China perantauan menggolkan Ahok menjadi presiden boneka di Republik Indonesia?

Pertanyaan ini tidak terlalu sulit dijawab. Pertama, China perantauan itu terbukti punya duit yang ukurannya mungkin tidak berseri. Siapa calon presiden yang bisa menyaingi kekuatan uang China perantauan? Kedua, China perantauan diyakini punya jaringan, tidak saja jaringan informasi di kekuasaan, tetapi jaringan kaum intelektual. Ketiga, China perantauan punya jaringan media yang tidak terlawan.

Tiga hal ini saja sudah cukup meyakinkan  bahwa China perantauan tidak akan terlalu sulit menggolkan Ahok  jadi presiden boneka.

Pengalaman menggolkan Jokowi-Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta adalah salah satu bukti kemampuan China perantauan memainkan semua kartu politik yang dimiliki.

Jangan lupa bahwa politik itu, seperti dikemukakan tokoh reformasi Unisovyet Gorbachov, adalah opini. Berpolitik berarti melakukan aneka tindakan untuk mempengaruhi dan mengendalikan opini publik. Sarananya adalah media massa. Siapa yang mengendalikan media massa? Pemiliknya, yakni sebagian besar jaringan China perantauan juga.  Ketika jaringan intelektual yang dimiliki bersinergi dengan jaringan media maka opini publik akan terkooptasi.

Kalaupun tidak, masih ada cara lain. Yakni, melakukan gerakan mengubah opini publik secara paksa melalui gerakan media secara sangat massif yang dilakukan berulang. Dengan cara ini, opini publik akan berubah mengikuti filosofi yang dikenal dalam komunikasi yang mengatakan, kebohongan yang dikemukakan secara terus menerus akan diterima sebagai kebenaran.

Praktik sama terjadi pada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika bertarung dalam Pilpres 2009. Ketika itu hampir semua hasil polling yang dilakukan lembaga survey secara periodik, keluar dengan data yang memosisikan SBY di peringkat satu. Tidak jelas apakah demikian kebenaran yang sesungguhnya. Tetapi posisi yang selalu di peringkat satu itu, mendapat efek luar biasa melalui apa yang dikenal sebagai efek bandwagon, atau efek ikut-ikutan, yakni efek  di mana seorang konsumen ingin memiliki suatu barang karena seseorang atau sekelompok orang yang lain juga memiliki barang tersebut. Orang yang semula belum menjatuhkan pilihan jadi terkena efek ikut-ikutan itu. Secara psikologis, memang pula orang akan selalu memihak pemenang, sebab tidak ada orang yang mau menjadi pecundang karena memilih orang yang akan menjadi pecundang.

Pertanyaan selanjutnya, melalui partai apa gerangan Ahok akan maju? Mengacu pada Pilkada DKI Jakarta, maka kemungkinan besarnya adalah melalui PDI Perjuangan. Ingat, proses yang dilalui Ahok sehingga akhirnya diusung oleh PDI Perjuangan, adalah sebuah proses yang panjang. Bahkan sempat berkembang opini bahwa Mega sudah menutup pintu PDI Perjuangan bagi Ahok. Jokowi sendiri sempat ikut membantu Ahok meyakinkan Mega. Ahok dan Jokowi menjemput Megawati, lalu ketiganya berada dalam satu mobil menghadiri acara Partai Golkar, tetapi hasilnya tetap saja tidak memuaskan.

Namun, di penghujung masa pendaftaran, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati akhirnya merestui pengusungan Ahok. Apa yang mempengaruhi Mega sehingga berubah di menit menit akhir? Katanya, karena hal seperti merupakan kebiasaan Megawati. Tetapi ada spekulasi, perubahan di menit-menit akhir itu dilatarbelakangi oleh turun tangannya lobi pamungkas yang berada di belakang Ahok. Siapa itu? Konon bukan para konglomerat atau China perantauan yang ada di Indonesia, melainkan lobi yang lebih besar lagi, yakni Pemerintah RRT.

Kalau Ahok maju lewat PDI Perjuangan, bagaimana dengan Jokowi? Jokowi hanyalah pohon yang dijadikan sekadar pohon induk tumpang sari. Ketika sari yang menumpang sudah bisa tumbuh sendiri, atau dianggap bisa tumbuh sendiri, dia akan memilih berdiri sendiri. Seperti pohon yang dicangkok, kalau sudah tumbuh, ya berdiri sendiri.

Seandainya RUU Pemilu yang sekarang sedang digodok di DPR benar menghapus pasal presidential threshold, maka China perantauan makin leluasa memilih memilih partai sebagai kendaraan politik untuk Ahok. Lebih jauh, apabila DPR RI yang sekarang sedang membahas RUU Pemilu, memutuskan peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ditingkatkan menjadi semacam pengadilan bagi pelanggar pemilu (bukan sekadar pemberi rekomendasi), maka Ahok bahkan bisa leluasa memilih lawan tanding. Dengan jaringan informasi yang dimiliki, China perantauan sangat mungkin melaporkan lawan tanding berat ke Bawaslu untuk didiskualifikasi oleh KPU.

Oleh sebab pertanyaan yang tersisa adalah, beranikah China perantauan menjadikan Ahok jadi presiden boneka? Pertanyaan ini sepertinya mudah, tetapi sesungguhnya sulit dijawab oleh China perantauan, karena mereka harus menghitung mana lebih untung menguasai dari luar atau menguasai dari dalam.

Menguasai Indonesia dari dalam dengan cara mengambil alih tampuk kepemimpinan sebagai presiden, berpotensi sangat besar menghidupkan sentimen ke-China-an, yang tentu saja bisa berakibat fatal bagi seluruh etnis China di Indonesia sebagaimana terjadi secara berulang dalam sejarah Indonesia mulai zaman penjajahan Belanda sampai zaman reformasi.[]

 Membangkitkan Sentimen Anti-China

Keinginan menjadikan Ahok sebagai presiden boneka di Republik Indonesia, sangatlah berisiko.  Hal itu hanya akan membakar lagi sentimen anti-China. Jangankan menjadi orang nomor satu di Indonesia, keinginan menjadikan Ahok sebagai orang nomor satu di DKI Jakarta sudah saja memicu sentimen anti-China yang meluas di seluruh penjuru nusantara. Ratusan warga Jawa Barat misalnya rela berjalan kaki dari daerahnya masing-masing untuk mendukung aksi super damai yang digerakkan FPI dan MUI di Jakarta akhir tahun lalu.  Aksi jalan kaki itu disambut antusias oleh masyarakat di daerah yang dilintasi dengan cara menyiapkan makanan dan minuman gratis di pinggir jalan.

Ingat, sentimen anti-China yang berakhir dengan pembunuhan, sudah terjadi secara berulang di Indonesia. Daftarnya panjang.

Jenderal Johan van Hoorn (1653-1711) misalnya mencatat, kekerasan massal pertama kali terhadap etnis China terjadi pada peristiwa yang dikenal dengan Geger Pecinan (Chinezenmoord). Sebanyak 10.000 etnis China dibunuh ketika itu.

Dalam catatan Denys Lombard (1996), pasukan tentara berkuda pimpinan Raden Ayu Yuda Kusuma, Putri Hamengkubuwono I pada sekitar 23 September 1825 juga pernah melakukan pembantaian terhadap hampir seluruh warga Tionghoa di Ngawi.

Kekerasan anti-Tionghoa juga terjadi pada Oktober 1918, yang dikenal dengan nama Peristiwa Keroesoehan di Koedoes.

Benny G. Setiono (2006) yang mengutip The New York Times mencatat, bahwa pada 6 Juni 1946, sebanyak 600.000 etnis China dibunuh Bandung Selatan, Mauk, Serpong, dan Karawang.

Kekerasan yang sama terjadi saat agresi Belanda kedua pada Juli 1947. Laporan lengkap terkait kekerasan itu dikeluarkan oleh Chung Hua Tsung Hui (Federasi perkumpulan orang-orang Tionghoa di Indonesia) kepada Liga Bangsa-Bangsa dengan nama Memorandum Outlining Acts and Inhumanity perpetrated by Indonesian Bands on Innocent Chinese before and after the Dutch police Action was Enforced on July 21 1947.

Beberapa tahun setelah kemerdekaan merupakan situasi terburuk bagi etnis ini. Praktik kekerasan terus berlangsung di Jawa dan Sumatera hingga akhir 1949, terparah di Jawa Timur, terutama saat ratusan narapidana Kalisosok dilepaskan, direkrut dan dipersenjatai untuk ikut milisi pejuang dan membumihanguskan kota agar tidak jatuh ke tangan Belanda. Warga Tionghoa kembali menjadi bulan-bulanan “pejuang” ini, dijarah, dibakar, dibunuh, dan diperkosa.

Tahun 1963, terjadi lagi peristiwa rasialis yang bersifat massif di beberapa daerah hanya karena persoalan spele. Diawali dari Cirebon, sekelompok pemuda Tionghoa memprotes vonis bebas terhadap putera Dr. Murad (aktivis Partai Sosialis Indonesia) yang menabrak seorang pemuda Tionghoa hingga meninggal. Mereka terlibat perkelahian dengan pemuda pribumi di depan Pengadilan Negeri Cirebon. Peristiwa ini kemudian berubah menjadi kerusuhan dan menjalar ke Tegal, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Cianjur, Bogor, dan Sukabumi.

Saat pecah Peristiwa 1965 dan transisi menuju Orde Baru, Charles Coppel (1994) mengestimasi tidak kurang dua ribuan etnis Tionghoa terbunuh.

Adam Schwarz (1994) juga memiliki catatan bahwa, sekitar 45.000 Tionghoa terusir dari Kalimantan imbas dari huru-hara Peristiwa 1965, ratusan di antaranya meregang nyawa.

Berbagai rangkaian sentimen anti-Tionghoa terus terjadi. Secara beruntun, Bandung dan Jakarta diguncang kerusuhan rasial pada 1973 dan 1974.

Pada November 1980, kerusuhan massal anti-Tionghoa juga meledak di Solo. Kejadian ini dipicu perkelahian 3 siswa sekolah guru olahraga dan seorang pemuda Tionghoa. Aksi anarkis ini merembet cepat ke Boyolali, Ambarawa, Salatiga, Banyubiru, Candi, dan Semarang. Setiap ditemukan orang Tionghoa, mereka langsung memukuli dan meludahinya. Peristiwa paling parah terjadi di Semarang pada 25 November.

Memasuki tahun 90-an, masih muncul sentimen anti-China. Benny G. Setiono mencatat aksi kerusuhan terjadi di Purwakarta (1995), Pekalongan (1995), Situbondo (1996), Jakarta (1996), Sanggau Ledo (1996), Tanah Abang (1997), Rengasdengklok (1997), Banjarmasin (1997), Makassar (1997), dan Kebumen (1998). Puncak kerusuhan terjadi di Jakarta pada 13-14 Mei 1998.

Jauh sebelumnya, komandan tentara Mongol yang dikirim ke Jawa untuk minta upeti sebagai tanda takluk, dipermalukan oleh Raja Singosari Kertanegara dengan memotong kupingnya lalu menyuruhnya pulang untuk melaporkan peristiwa itu kepada Kublai Khan. Tentara Mongol yang datang lagi ingin balas dendam, kembali dihabisi oleh Raden Widjaya, setelah terlebih dahulu diperdaya menghabisi pasukan Jayakatwang.

Rentetan sejarah panjang kekerasan terhadap etnis China, bukanlah hal yang patut dibanggakan oleh siapapun. Tetapi fakta ini, seyogianya pula menjadi bahan introspeksi terutama bagi entis China yang selalu menjadi korban. Lagi pula manusia China (1,7 juta tahun) kalah tua dibanding manusia Indonesia (Jawa) yang menurut Dr Eugene Dubois, sudah hidup di Pulau Jawa sekitar 2 juta tahun lalu.

Walau kuat dalam banyak hal, namun niat menjadikan Ahok sebagai presiden boneka, lebih aman dikubur secara cepat guna meredam terbakarnya kembali sentimen anti-China yang berpotensi mengorbankan China peratauan yang tidak bersalah.[]
_________________________

Sumber: nusantara.news

Tags: 
Category: 


from Tokoh http://www.konfrontasi.com/content/tokoh/akankah-china-perantauan-jadikan-ahok-sebagai-presiden-boneka
via IFTTT


Tidak ada komentar:

Write a Comment

Komentarlah dengan kata yang baik, bijak dan jelas


Ke atas