Negara Sekarat, Rakyat Melarat: Tim Ekonomi Presiden Membahayakan NKRI

Ketimpangan ekonomi yang makin menjadi di Republik ini tidak terlepas dari rekam jejak kebijakan yang dihasilkan Tim Ekonomi Presiden, Darmin Nasution, Sri Mulyani, Bambang Brodjonegoro dan kelompoknya, bahkan sejak 1967, senior-senior mereka melalui jejak Widjojo Nitisastro cs sudah memulai mendesain kesenjangan ekonomi melalui paham neoliberalnya yang berbentuk undang-undang penanaman modal asing.

Sudah menjadi rahasia umum keberadaan SMI di kabinet tak lebih dari sekedar politik transaksional pemerintahan Jokowi demi mempertahankan dominasi kapitalisme.

Rekam jejak SMI sebagai tokoh yang mengakibatkan bangsa ini terjerat hutang luar negeri yang sangat besar. Salah satunya melalui lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia (World Bank), mereka lakukan mobilisasi hutang dengan dalih perencanaan pembangunan dan rekonstruksi perekonomian. Padahal kenyataannya mereka menjerumuskan negara dalam kondisi krisis, ketimpangan ekonomi, pengangguran dan harga-harga yang tak terkendali. Pondasi ekonomi Indonesia makin carut marut di bawah kendali ekonomi SMI dkk.

Di era SBY ketika SMI dkk waktu itu memegang posisi tim menteri Ekonomi dan keuangan, indeks gini ratio telah mencapai 0,41. Sebuah angka yang mengindikasikan pemerintah mesti mulai  hati-hati dalam mengelola ketimpangan ekonomi alih-alih memperbaiki pondasi ekonomi, SMI saat itu justru terseret Mega skandal kasus Century, di mana posisi SMI menteri keuangan sekaligus ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) yang artinya SMI menjadi orang kedua yang paling bertanggung jawab setelah Wapres Budiono dalam mega skandal kasus tersebut.

Belum lagi indikasi SMI terlibat kasus korupsi penjualan kondesat dari BP Migas ke PT TPPI dan indikasi keterlibatannya dalam kasus penggelapan pajak sebesar Rp 400 miliar oleh Grup Ramayana milik Paulus Tumewu dan Dirjen pajak saat itu adalah Darmin Nasution.

Dosa sejarah SMI yang menambah utang negara dengan beban bunga yang sangat besar melalui penjualan obligasi negara atau Surat Utang Negara.

Tercatat pada saat mengundurkan dari jabatan menteri keuangan tahun 2010, SMI mewariskan utang yang cukup besar yang harus dibayar oleh rakyat, yakni bertambah Rp 275 triliun menjadi Rp 1.588 triliun. Ibu SMI barangkali lupa, tidak paham atau justru sengaja menjadi agennya, bahwa “Utang Luar Negeri adalah pintu masuk Neokolonialisme."

Sikap dan Kebijakan SMI yang lain waktu itu yang sangat merugikan bangsa sendiri adalah dengan meluncurkan yield obligasi (bunga) yang sangat tinggi. pada 2008, Indonesia menerbitkan global bond dengan yield yang diberikan sebesar 6,95 persen, lebih tinggi dari Malaysia 3,86 persen, Thailand 4,8 persen dan bahkan dari Filipina  sebesar 6,5 persen. pada 2009 juga kembali terulang, SMI kembali menerbitkan global bond dengan yield 11,75 persen, jauh di atas Filipina 8,75 persen dan hanya sedikit kalah dari negara yang kesehariannya diguncang teror bom seperti Pakistan, Suriah, Irak yang hanya dikisaran 12,5 persen.

Data lima tahun terakhir, utang pemerintah mengalami lonjakan cukup signifikan. Pada 2011 total utang pemerintah sebesar Rp 1.808 triliun. Pada 2012 menjadi Rp 1.977 dan Rp 2.375 triliun pada 2013. Sedangkan pada 2014 menjadi Rp 2.608 dan melonjak Rp 3.362 pada 2015.

Di bawah komando SMI dan bukan oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution , tim ekonomi Presiden Jokowi hanya mampu membuat pertumbuhan ekonomi di 2016 hanya sebesar 5,02 persen, mereka hanya sanggup mengelola ekonomi dengan prinsip kuno dan konservatif “Business As Usual”, perekonomian hanya tumbuh di kisaran 5,0 - 5,3 persen. Padahal jika kreatif dan banyak terobosan, pertumbuhan ekonomi dapat menembus 6,5 persen - 6,7 persen.

Belum lagi soal Kebijakannya yang memangkas anggaran belanja negara sebesar Rp 133,8 triliun, yang mencakup pemotongan belanja kementerian/lembaga Rp 65 triliun dan transfer ke daerah Rp 68,8 triliun juga di sinyalir hanya untuk menyenangkan kartel internasional (Para Kapitalis) dengan retorika murahan untuk meraih kepercayaan publik dan membuat dunia usaha menjadi lebih yakin dalam melakukan aktivitas ekonomi. padahal ujung-ujungnya Rp 221 triliun dari APBN 2017 hanya untuk bayar hutang!

SMI barangkali sengaja, bahwa kebijakan pengetatan anggaran (Austerity) adalah resep yang tidak pernah berhasil dari mazhab ekonomi neoliberal.

Di negeri - negeri Eropa yang sedang terlanda krisis, Austerity yang dipaksakan oleh Troika (Bank Dunia, IMF, dan Uni eropa) malah semakin memperburuk perekonomian dalam negeri. Anehnya, meskipun terbukti telah gagal di Eropa, resep pemotongan anggaran ini kembali diulang oleh SMI di pemerintahan Jokowi.

Tim ekonomi Presiden Jokowi di bawah kendali SMI terbukti gagal total, tidak inovatif dan hanya melindungi bisnis kelompok kapitalisme liberal, sungguh tidak berprestasi. Apalagi terbukti program pengampunan pajak atau Tax Amnesty juga gagal hanya mencapai Rp 114 triliun dari target Rp 165 triliun, Lengkap sudah kegagalan SMI, Darmin Nasution dkk di dalam pemerintahan Jokowi saat ini. Negara Tambah Melarat Rakyat Tambah Sekarat! Waspadalah.[***]

Satyo Purwanto
Sekretaris Jenderal Pro Demokrasi 

Category: 


from Opini http://www.konfrontasi.com/content/opini/negara-sekarat-rakyat-melarat-tim-ekonomi-presiden-membahayakan-nkri
via IFTTT

0 Response to "Negara Sekarat, Rakyat Melarat: Tim Ekonomi Presiden Membahayakan NKRI"

Post a Comment

Komentarlah dengan kata yang baik, bijak dan jelas