» » » » Konglomerasi China dan Ambisi Menguasai Asia

Konglomerasi China dan Ambisi Menguasai Asia

Penulis By on Rabu, 08 Maret 2017 | No comments

Kiprah China’s Overseas dimulai tahun 1991, dikoordinasi oleh Lee Kuan Yew. Diadakannya ‘World Overseas China’s Conference’ di Singapura untuk mengumpulkan pengusaha Cina, dihadiri oleh 800 taipan dari 30 negara termasuk Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan konvensi Hong Kong 1993, yang dihadiri 1000 pengusaha besar Cina, dan 40 orang dari Indonesia.

Tercatat Liem Sioe Liong (Salim Group), Eka Tjipta Widjaja (Sinar Mas Group), Mochtar Riady (Lippo), Tan Siong Kie (Rodamas), Ciputra (Ciputra Group), Usman Admadjaja (Grup Danamon), Syamsul Nursalim (Gajah Tunggal), Peter Sondakh (Rajawali), Budi Hartono (Djarum), Sugianto Kusuma (Agung Sedayu), Trihatma Haliman (Agung Podomoro), Sofyan Wanandi (Gemala), Bob Hasan (Nusamba Group), William Soerjadjaja (Astra), Susilo Wonowidjojo (Gudang Garam), Benyamin Setiawan (Kalbe Farma), Murdaya Poo (Berca Retail Group), Soekanto Tanoto (RGM), Henry Pribadi (Napan Group), Prayogo Pangestu (Barito Pacific Timber), Joko Tjandra (Mulia), Husein Djojonegoro (ABC Group), Osbert Lyman (Lyman Group), Samadikun Hartono (Modern Group), dan lain-lain.

Adapun tokoh dari para taipan dunia yang paling disegani dari China’s Overseas, adalah Li Ka-shing sebagai pengusaha terkaya Asia, yang juga investor Pelindo bekerja sama dengan Grup Kalla.

Soeharto setelah gagal dengan program ‘Ginandjar Boys’, lalu mencoba dengan berbagai program UMKM dan Bapak Angkat, namun relatif dianggap tetap kurang berhasil.

Pertemuan Tapos dan Jimbaran

24 September 1995, Soeharto mengundang puluhan pengusaha Cina di Tapos, dimana substansi pertemuan adalah menghimbau para konglomerat agar menyisihkan keuntungannya untuk pengentasan kemiskinan rakyat Indonesia. Hal ini didasari dengan kekhawatiran dalam hal kesenjangan, karena Soeharto sudah ingin di pembangunan Indonesia tahap II Orde Baru agar dalam Trilogi pembangunan, yaitu: pemerataan pembangunan menjadi prioritas disusul pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.

Soeharto sudah bertekad membawa Indonesia ‘lepas landas’ karena sudah menjadi salah satu Macan Asia (1992), sebanding dengan Korea Selatan, Singapura, India, Thailand, dan Malaysia, sehingga negara BRICS (Brazil, Rusia, India, Cina, dan South Africa) sudah melihat. Jika berkembang, Indonesia adalah target persekutuan berikutnya untuk mengimbangi keberadaan G20 dunia dengan negara berkembang.

Pada pertemuan Tapos akhirnya Soeharto memaksakan 2,5% menjadi skema CSR (Corporate Social Responsibility) yang kita kenal saat ini. Tercatat ada beberapa konglomerat yang agak menolak saat itu, seperti Liem Sioe Liong, Sofyan Wanandi, dan William Soeryadjaya, dengan alasan beban ekonomi konglomerat sudah besar dengan sistem Bapak Angkat, sekarang disuruh menyisihkan sebagian lagi hartanya.

Soeharto marah, khususnya ketika Bank Summa (milik putra William Soeryadjaya) tidak ditolong, dan saham Astra dijual dengan hostile take over (pengambilalihan paksa) oleh pengusaha Prasetiya Mulya. Kita mengetahui bahwa Astra sahamnya blue chip dijual untuk komitmen William membantu putra tertuanya, Edward Soeryadjaya yang bangkrut. Hal ini sempat dibela oleh Prof. Soemitro Djojohadikusumo (besan Soeharto dan sahabat William Soeryadjaya) yang konon membuat hubungan Soemitro dengan Soeharto memburuk kala itu.

Jika melihat dasar 2,5%, Soeharto berpikir waktu itu semacam zakat dalam Islam. Apapun, Soeharto punya rekam jejak, sehingga CSR menjadi keharusan walau masih dari kantong ke kantong, seperti CSR pendidikan, banyak konglomerat membentuk yayasan pendidikan, seperti: Lippo (Universitas Pelita Harapan), Ciputra (Universitas Pembangunan Jaya), Agung Podomoro (Podomoro University), Bakrie (Universitas Bakrie). Memang konglomerat penuh akal-akalan, bahkan konon skema CSR direkayasa sebagai sarana pengurang pajak, seperti halnya biaya promosi bagi perusahaan rokok.

‘Pengusaha Tapos’ adalah pengusaha-pengusaha yang juga hadir dalam pertemuan China’s Overseas 1991 di Singapura dan 1993 di Hongkong, di Indonesia dikenal dengan kelompok ‘Jimbaran’ dan ‘Prasetya Mulya’.

Langkah Strategis China’s Overseas

Substansi dasar pertemuan China’s Overseas, adalah bagaimana mensinergikan kekuatan ribuan taipan untuk penguasaan kawasan Asia. Seiring dengan bangkitnya pemerintah Cina, khususnya setelah 2008 dengan terjadinya Subprime-Mortgage (American Property Bubble) yang sempat membuat AS ‘oleng’, dan Cina berjaya dalam perdagangan dunia (pasca 2008).

Sindikasi negara Cina dan taipan China’s Overseas memang unik dan sangat berbeda dengan AS dan pengusaha Yahudi. Karena taipan Cina lebih guyub, keperkasaan Cina di perdagangan dunia sangat ditunjang keberadaan China’s Overseas, seperti keberhasilan Cina menguasai Afrika dengan skema ‘Turnkey Porject Management’. Dengan skema satu paket: investasi dengan SDM dari high level management sampai dengan buruh, bahan baku, teknologi, dan pengelolaan manajemen menjadi satu syarat dalam investasi dengan negara-negara Afrika, termasuk investasi sebagian proyek infrastruktur dan properti di Indonesia.

Dalam setiap peluang Cina akan manawarkan kepada pengusaha-pengusaha swasta Cina jika BUMN Cina tidak tersedia perusahaan kompetitif di setiap sektor yang dimasuki. Sebagai contoh, produk Wings (Indonesia) telah menjadi raja ritel di Afrika. Perusahaan yang dimiliki taipan Indonesia Eddy William Katuari yang juga salah satu dari 15 orang terkaya di Indonesia, yang estimasi asetnya saat ini mencapai USD 1,73 miliar atau setara Rp24 triliun. Saat ini produk-produk Wings di supermarket negara-negara Afrika seperti produk Unilever di Indonesia.

Sindikasi pengusaha China’s Overseas dengan keberhasilan Cina menjadi akseleratif karena saling menunjang. Salah satu kesepakatan antara taipan pada pertemuan China’s Overseas tahun 1991 adalah membahas disparitas harga tanah dan properti di Indonesia dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Sesungguhnya tidak rasional karena daratan Indonesia yang begitu luas tentu wajar saja harganya murah.

Tapi sikap oportunistik pengusaha Cina dari Indonesia menanggapi positif hal tersebut, tercatat Agung Podomoro (Trihatma Haliman), Muktar Widjaja (Sinar Mas), Djan Faridz, Aguan Sugianto Kusuma (Agung Sedayu), Ciputra, dan beberapa pengusaha properti lainnya, melihat sebagai peluang memperoleh investasi dari rekan taipan China’s Overseas. Maka diupayakanlah pemikiran untuk reklamasi pantai utara Jakarta, dan Land Banking di Jabodetabek. Ciputra lebih dahulu dengan mengundang beberapa pengusaha mewujudkan Pantai Indah Kapuk (PIK), Pantai Mutiara (Podomoro), dan beberapa grup properti memenuhi properti mewah di pantai utara Jakarta (1990-an).

Sebagian melobi pemerintah untuk dapat diwujudkan reklamasi skala besar. Akhirnya dorongan dan tekanan segala cara pada era Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo (1997–2012) lahirlah kebijakan reklamasi pantai utara, namun karena ada gugatan, sempat terhenti.

Pada era Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta (2013), proyek itu terwujud karena Ahok (Wakil Gubernur) bertindak sebagai operator. Dari rencana 17 pulau pengembag yang diberi ijin adalah Aguan Sugianto Kusuma (Agung Sedayu) dan Trihatma Haliman (Agung Podomoro), yang akhirnya diberhentikan sementara karena melanggar Undang-Undang dan lingkungan hidup.

Dengan proyek reklamasi ini, tidak satu meter pun rakyat dapat menikmati pantai utara sepanjang 25,5 km secara gratis. Sungguh ini pelanggaran konstitusi yang tidak diributkan oleh rakyat Indonesia.

Presiden Joko Widodo ketika memanggil Rizal Ramli (Menko Maritim), dan Susi Pudjiastuti (Kemen KKP), justru meminta para menterinya mengalah karena Undang-Undang adalah buatan manusia, jadi bisa diubah. Berikutnya seperti kita ketahui, Rizal Ramli mengundurkan diri, sehingga terindikasi bahwa Joko Widodo terlalu membela Ahok dan taipan pengusaha reklamasi. Konon, taipan-taipan tersebut yang mendukung finansial Joko Widodo, baik untuk Pilkada DKI Jakarta 2012, maupun Pilpres 2014.

Hal ini menjadi masalah bagi pemerintah Joko Widodo, ketika rakyat (Islam) menolak Ahok sebagai kandidat Gubernur DKI Jakarta 2017–2022, karena dianggap, dan saat ini menjadi terdakwa penista agama dan zalim terhadap rakyat kecil.

Kondisi ini dikuatkan lagi dengan ambisi Joko Widodo untuk membangun infrastruktur, yang disambut baik oleh negara Cina, tentunya dengan skema Turnkey Project Management, seperti yang dilakukan di negara-negara Afrika yang sudah mengalami hal buruk, seperti: Zimbabwe dan Angola yang tidak mampu membayar utang dari Cina, kemudian meminta kedua negara tersebut menggunakan Yuan sebagai mata uangnya. Mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia, apalagi ekonomi Cina sedang mengalami kontraksi negatif terhadap AS, cadangan devisanya sudah di bawah ambang batas psikologi, di bawah USD 3 triliun

Penguatan China’s Overseas

Pengaturan politik mulai masuk pada tahap kaderisasi etnis Cina sebagai pimpinan politik. Tercatat  Ahok, dan di beberapa kabupaten kota di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Bangka Belitung, dan Sulawesi Utara, etnis Cina mulai “menancapkan kuku” sebagai pemimpin politik (Kepala Daerah). Bahkan beberapa nama mulai menjadi pengurus parpol seperti: Djan Faridz (PPP), Enggartiasto Lukito (Nasdem), Jan Darmadi (Wantimpres/Nasdem), Rusdi Kirana (PKB) yang juga mendapat bonus menjadi anggota Wantimpres, Moerdaya Poo (PDIP), Hartati Moerdaya (Demokrat), dan yang paling spektakuler adalah Hary Tanoesoedibjo (MNC Group) yang dinilai bukan kelompok China’s Overseas tapi karena lebih dekat dengan Amerika Serikat (AS), yang karena bisnis investasinya membuat dia menjadi salah satu partner bisnis Donald Trump di Indonesia, mendirikan Partai Perindo.

Kelembagaan China’s Overseas Affairs Office (OCAO) dan China’s Overseas Exchange AISC adalah organisasi yang dibentuk pemerintah Cina, yang pertama menyelenggarakan “World Federation of Huaqiao Huaren Associations”, menyerukan kepada taipan seluruh dunia dalam rangka memperkuat identifikasi mereka dengan bangsa Cina (2012).

Pada tanggal 2 September 2014 di Beijing, Kementerian Luar Negeri Cina meresmikan “Global Emergency Call Center”, yaitu perlindungan warga Cina dari bahaya di seluruh dunia. Indonesia termasuk yang diperingatkan agar jangan terjadi lagi peristiwa seperti tahun 1998, penzaliman etnis Cina sebagai kerusuhan sosial.

Jelas inilah yang membuat pengusaha Cina sangat berharap terhadap Ahok untuk memulai ekspansi Cina secara ekonomi dengan konsep lebih terstruktur, yakni reklamasi. Jika reklamasi pantai utara Jakarta berhasil diselesaikan, akan menghasilkan 20 juta apartemen yang sebagian ditujukan untuk etnis Cina dari Taiwan, Macao, Beijing, dan Hong Kong, karena dianggap berharga murah. Dengan biaya Rp 3 juta per meter persegi, bisa dijual lagi seharga Rp 20 juta per meter persegi, seperti yang diiklankan Agung Podomoro di kota-kota besar di Cina.

Lee Kuan Yew bisa dikatakan tokoh panutan dari taipan China’s Overseas karena menjadikan Singapura sebagai lambang negara berhasil di dunia, dengan skema etnis Cina Singapura tidak hanya menjadi sentral taipan China’s overseas, tapi juga telah menjadi channel link pengusaha dunia (Yahudi). Keberhasilan Lee Kuan Yew menggeser etnis Melayu, penduduk pribumi pada awal 1970-an,  membuat para taipan Cina berharap pada Ahok sebagai Lee Kuan Yew muda saat ini. Hal ini didukung sepenuhnya oleh Joko Widodo sebagai presiden Republik Indonesia. Konon jika berhasil menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 19 April 2017, mereka membuat skenario Ahok menjadi Wakil Presiden mendampingi Joko Widodo pada Pilpres 2019.

Namun, dengan terdegradasinya citra Joko Widodo dan tersandung ‘kasus Freeport’ yang tentu menyeret Donald Trump karena sebagian besar pemegang sahamnya adalah karibnya, pengusaha pendukung partai Republik, termasuk Carl Icahn (Staf Khusus) yang sangat dekat dengan Trump.

Kita tunggu saja tanggapan AS mengenai kasus Freeport, karena kemesraan Jakarta – Beijing membuat risih AS, dan kasus Freeport adalah pintu masuknya.

Kematian Koppasus di Papua dan demonstrasi HAM Papua di tingkat dunia oleh beberapa negara etnis Melanesia, belakangan ini, tidak lepas dari sengketa kasus diversifikasi saham Freeport Indonesia. Sementara, Cina yang dibesar-besarkan pemerintahan Joko Widodo, investasi etnis ini di Indonesia baru terealisir Rp 43 triliun. Sementara Arab Saudi dengan kunjungan Raja Salman sudah ada komitmen investasi senilai USD 9,4 miliar. Cina baru sekadar isu terkait Kereta Cepat Jakarta – Surabaya yang mencapai Rp 100-an triliun, pelabuhan peti kemas di Banten, apartemen, semuanya baru proses ‘alias’ belum ‘riil’.

Akankah Joko Widodo tetap berharap pada Cina yang sedang sulit ekonominya, baru saja Xi Jinping merevisi pertumbuhan ekonominya, dari 6,7% menjadi 6,5%. AS justru dengan the Fed akan menaikkan suku bunga, tentu akan berekses ke dunia, termasuk Cina dan Indonesia.

_________________________________

Oleh: Eddy Junaidi

nusantara.news

Tags: 
Category: 


from Opini http://www.konfrontasi.com/content/opini/konglomerasi-china-dan-ambisi-menguasai-asia
via IFTTT
Baca Juga Berita/Artikel Terkait

Komentarlah dengan kata yang baik, bijak dan jelas