,

    SURABAYA, (Panjimas.com) – Pengasuh Komunitas Punk Muslim Surabaya, Aditya Abdurrahman menilai respon anak-anak muda muslim saat ini sudah berani dalam membela agamanya.

    “Alhamdulillah anak-anak muda muslim saat ini udah berani bersikap dalam membela agamanya,” katanya kepada Panjimas.com, Jum’at (23/06).

    Menurutnya hal itu berbeda dengan anak muda muslim saat Arian Seringai memaki-maki Syariat Islam di atas panggung. “Respon anak muda saat itu ga seberani dan secerdas sekarang.”

    Penulis buku Melawan Arus ini melanjutkan, hal itu terbukti saat Gitaris Burgerkill, Ebenz meminta salah satu peserta menurunkan dan menggulung bendera tauhid di acara Skate Day, 21 Juni lalu yang diposting di akun intagramnya penuh dengan kecaman.

    “Akibat kecaman dari anak muda yang berani membela agamanya, Ebenz langsung menghapus videonya di akun instagramnya,” ujarnya.

    Seperti diketahui pada event Skater Day 21 Juni lalu di Bandung. Gitaris Burgerkill, Ebenz meminta salah satu peserta yang mengibarkan bendera tauhid untuk diturunkan dan digulung. [TM]

     



    from Panjimas http://www.panjimas.com/news/2017/06/23/soal-ebenz-burgerkill-di-skate-day-punk-muslim-anak-muda-sekarang-berani-bela-agamanya/
    via IFTTT

    ,

    SURABAYA, (Panjimas.com) – Pembina Komunitas Punk Muslim Surabaya, Aditya Abdurrahman menilai apa yang dilakukan Gitaris Burgerkill, Ebenz meminta salah satu peserta menurunkan dan menggulung bendera tauhid saat aksi Skate Day di Bandung 21 Juni lalu membuktikan kalau masih ada pentolan musisi underground yang terjangkit islamphobia.

    “Ini bukti masih ada pentolan-pentolan musisi underground yang terjangkit islamphobia,” katanya kepada Panjimas.com, Jum’at (23/06).

    Menurutnya fenomena phobia terhadap Islam sejak puluhan tahun lalu sudah terjangkit terhadap musisi underground.

    “Tapi sekarang sudah banyak musisi underground yang sadar betapa indahnya Islam, kemudian mereka hijrah,” ujarnya.

    Apa yang dilakukan Ebenz dan musisi underground, lanjutnya. Terhadap Islam menunjukkan mereka masih ketinggalan di belakang dan bukti belum mengenal indahnya agama Islam.

    Seperti diketahui pada event Skater Day 21 Juni lalu di Bandung. Gitaris Burgerkill, Ebenz meminta salah satu peserta yang mengibarkan bendera tauhid untuk diturunkan dan digulung. [TM]

    from Panjimas http://www.panjimas.com/news/2017/06/23/eben-burgerkill-minta-bendera-tauhid-diturunkan-pembina-punk-muslim-ini-bukti-masih-ada-musisi-terjangkit-islamphobia/
    via IFTTT

    ,

    Syaikh Dr Muhammad Yusuf Al-Qaradhawi

    SALAM-ONLINE: Empat negara Arab yang meliputi Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Mesir dan Bahrain telah menyampaikan 13 tuntutan kepada Qatar, termasuk di antaranya penutupan stasiun televisi Aljazeera dan pengurangan kedekatan hubungan dengan Iran, sebagai syarat untuk mengakhiri krisis diplomatik di kawasan tersebut.

    Daftar tuntutan yang disusun oleh Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Mesir dan Bahrain juga meminta Qatar menutup pangkalan militer Turki di Doha serta penyerahan semua “teroris” yang saat ini berada di Qatar, kata salah seorang pejabat kepada Reuters.

    Salah satu nama yang disebutkan sebagai “teroris” oleh Saudi dan sekutunya itu seperti dilansir Reuters, Jumat (23/6) adalah Syaikh DR Muhammad Yusuf al-Qaradhawi, Ketua Persatuan Ulama Muslim Sedunia.

    Negara-negara tersebut memberikan Doha waktu 10 hari untuk memenuhi tuntutan tersebut. Daftar tuntutan diserahkan ke Qatar oleh Kuwait, yang menjadi mediator dalam perselisihan tersebut. Namun Qatar membantah semua tuduhan itu.

    Tak hanya itu, menurut pejabat tersebut, Qatar juga harus mengumumkan pemutusan hubungannya dengan organisasi-organisasi “teroris”, ideologis dan “sektarian”, termasuk Ikhwanul Muslimin, Hamas Palestina, ISIS, Al-Qaidah, “Hizbullah” dan Jabhat Fateh al Sham (JFS)—yang sebelumnya merupakan cabang Al-Qaidah di Suriah.

    Tuntutan ini disampaikan sebagai upaya untuk mengakhiri krisis Teluk-Arab setelah empat negara tersebut memutuskan hubungan diplomatic dengan Qatar yang dituduh mendukung kelompok “teroris”.

    Tuntutan yang diserahkan ke Qatar oleh mediator Kuwait juga mensyaratkan Qatar agar berhenti mencampuri urusan domestik dan luar negeri Saudi dan sekutunya, termasuk menghentikan praktik memberikan kewarganegaraan kepada warga empat negara itu, demikian menurut seorang pejabat yang berbicara dengan syarat identitasnya tak diungkap.

    Qatar juga diharuskan membayar perbaikan atas kerusakan atau kerugian yang timbul akibat kebijakan Qatar dalam beberapa tahun terakhir.

    Kesepakatan untuk memenuhi tuntutan itu akan dipantau, dengan laporan bulanan pada tahun pertama, kemudian setiap tiga bulan pada tahun sesudahnya. Selanjutnya setiap tahun selama 10 tahun, kata pejabat itu tanpa mengelaborasi.

    Negara-negara Arab itu memberi Doha waktu 10 hari untuk memenuhi tuntutan. Jika tidak memenuhinya maka akan “dibatalkan”, kata pejabat itu kepada Reuters seraya menambahkan kesempatan tawaran untuk mengakhiri sengketa berupa 13 langkah itu tidak akan ada lagi, jika sudah dibatalkan.

    Namun para pejabat Qatar tidak segera merespons dan mengomentari tuntutan itu. Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, Senin (19/6) lalu mengatakan Qatar tidak akan berunding atau melakukan negosiasi dengan keempat negara itu, kecuali mereka mencabut tuntutan tersebut terhadap Doha.

    Ulama kelahiran Mesir Syaikh DR Muhammad Yusuf Al-Qaradhawi, berbicara sebagai Ketua Persatuan Ulama Muslim Sedunia dalam sebuah konferensi internasional Al-Quds kelima di Aljazair. (Foto: REUTERS/Zohra Bensemra)

    Keempat negara Arab itu memutuskan hubungan diplomatik, ekonomi dan transportasi dengan Qatar sejak 5 Juni lalu karena menuduh negara kecil kaya tersebut mendanai “terorisme”, menimbulkan ketidakstabilan regional dan berkawan dengan Iran. Qatar telah membantah semua tuduhan itu. (Nizar Malisy/Salam-Online)

    Sumber: Reuters

    The post Saudi dan Sekutunya Minta Qatar Serahkan Semua Daftar ‘Teroris’, Termasuk Syaikh Yusuf Qaradhawi appeared first on Salam Online.



    from Salam Online /2017/06/saudi-dan-sekutunya-minta-qatar-serahkan-semua-daftar-teroris-termasuk-syaikh-yusuf-qaradhawi.html
    via IFTTT

    ,

    Anak Yatim tengah menikmati perolehan zakat dengan berbelanja di pasar swalayan

    BOGOR (SALAM-ONLINE): Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bogor pada tahun ini mengalami kenaikan perolehan dalam penerimaan harta (Maal) dari zakat kaum Muslimin. Oleh karenanya, Baznas meluncurkan enam program khusus (Gebyar Ramadhan) di bulan Ramadhan 1438 ini.

    Enam program tersebut berupa Takjil Keliling Kampung, Marbot Juara, Mushalla Indah Mukena Cantik, Buka Bersama Lansia, Tebar Hadiah Ramadhan (THR) dan Parcel Ramadhan. Program ini setidaknya melibatkan 1.900 mustahiq (penerima zakat).

    Diluncurkannya 6 program kreatif tersebut, menurut kepala bagian bidang pengumpulan, Luthfi Kurnia, bertujuan untuk memberikan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat.

    “Baznas Kota Bogor mengeluarkan program yang unik, kreatif dan bisa menginspirasi bagi masyarakat Kota Bogor dalam meningkatkan ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah)) dan membangun proses transparansi terkait dana yang didistribusikan melalui program tepat sasaran,” ujar Lutfi dalam keterangannya.

    Senada dengan Lutfi, Ketua Baznas Kota Bogor Chotib Malik mengatakan melalui program ini, Baznas mencoba mensosialisasikan ZIS untuk menyadarkan umat Islam agar membayat zakat sesuai dengan aturan.

    “Kita mencoba memberikan kesadaran membayar zakat sesuai dengan aturan melalui program ini,” terang Chotib. (Nizar Malisy/Salam-Online)

     

    The post Perolehan Zakat Meningkat, Baznas Kota Bogor Luncurkan Enam Program Kreatif appeared first on Salam Online.



    from Salam Online /2017/06/perolehan-zakat-meningkat-baznas-kota-bogor-luncurkan-enam-program-kreatif.html
    via IFTTT

    , ,


    Dalam sistem hukum Indonesia, dikenal berbagai sumber hukum yang berasal dari hukum adat, hukum Islam dan hukum barat. Ketiga sumber hukum tersebut selalu berlomba untuk mejadi hukum nasional sehingga berlakulah berbagai teori hukum. Dalam tataran teoritis, keberlakuan hukum Islam juga diakui dalam berbagai teori hukum. Dalam Islam, tidak dikenal adanya dikotomi antara agama dan negara maupun antara agama dengan hukum. Indonesia menganut teori simbiotik, dimana hubungan antara dua entitas yang saling berhubungan dan menguntungkan. Negara dan agama saling memerlukan dalam relasi yang interaktif. Menurut teori simbiotik hukum agama masih mempunyai peluang untuk mewarnai hukum-hukum negara, bahkan dalam masalah tertentu tidak menutup kemungkinan hukum agama dijadikan sebagai hukum negara.

    Menurut teori lingkaran konsentris yang digagas oleh Muhammad Tahir Azhary, agama, hukum, dan negara apabila disatukan akan membentuk lingkaran konsentris yang merupakan suatu kesatuan dan berkaitan erat satu dengan lainnya. Antar ketiganya membentuk  relasi yang saling berhubungan. Agama berada pada posisi lingkaran pertama yang terdalam menunjukkan pengaruh agama sangat besar sekali terhadap hukum yang berada pada lingkaran kedua.  Ditinjau dari perspektif kaidah-kaidah “al-din al-Islami” yang terdiri dari tiga komponen, yaitu akidah dengan tauhid (Ketuhanan Yang Maha Esa) sebagai titik sentral, syariah dan akhlak harus tercermin dalam struktur dan substansi hukum, sehingga konsep hukum dalam lingkungan itu berisi, bukan hanya semata-mata hukum dalam arti normatif saja, tetapi juga hukum dan kesusilaan. Tegasnya posisi negara pada lingkaran ketiga setelah hukum dimaksudkan dalam teori lingkaran konsentris ini, negara mencakup kedua komponen yang terdahulu yakni agama dan hukum.

    Sejalan dengan teori lingkaran konsentris, dalam teori pluralisme hukum juga dikenal inter-relasi, interaksi, saling pengaruh dan saling adopsi antara berbagai sistem hukum negara, adat, agama dan kebiasaan-kebiasaan lain yang diaggap sebagai hukum. Menurut Marzuki Wahid, Islam menganut pluralisme hukum (ta’addud al-fiqh). Asumsi ini diperkuat dengan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi : “hasil satu ijtihad tidak bisa dibatalkan oleh hasil ijtihad yang lain.” Hal ini didukung dengan ketentuan dalam fiqh yang tidak mengenal – atau tidak berlakunya  –  asas hukum positif yang berbunyi “lex posteriori derogate legi priori” (hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama), dan asas “lex superior derogat legi inferiori” (hukum yang tingkatannya lebih tinggi mengesampingkan atau mengabaikan hukum yang tingkatannya lebih rendah).

    Brian Z. Tamanaha mengatakan bahwa hukum dan masyarakat memiliki bingkai yang disebut “The Law-Society Framework” yang memiliki karakteristik hubungan tertentu. Hubungan tersebut ditunjukkan dengan dua komponen dasar. Komponen pertama terdiri dari dua tema pokok yaitu ide yang menyatakan bahwa hukum adalah cermin masyarakat dan ide bahwa fungsi hukum adalah untuk mempertahankan social order. Komponen kedua terdiri dari tiga elemen, yaitu: custom/consent;morality/reason; dan positive law. Oleh Suteki, dikatakan bahwa ada keterkaitan erat antara state (dengan positive law-nya), society (dengan custom/consent-nya) dan natural law (dengan morality/religion-nya). 

    Werner Menski menawarkan pendekatan keempat yang disebut dengan legal pluralism approach. Pendekatan legal pluralism mengandalkan adanya pertautan antara state (positive law), aspek kemasyarakatan (socio-legal approach) dan natural law (moral/ethic/religion). Cara berhukum  dengan hanya mengandalkan positive law dengan rule and logic serta rule bound-nya hanya akan bermuara kepada kebuntuan dalam pencarian keadilan substantif. Pencarian keadilan substantif yang sempurna (perpect justice) hanya dapat diperoleh melalui pendekatan legal pluralism. Legal pluralism merupakan strategi pendekatan baru sebagai terobosan hukum melalui the non enforcement of law. Hal ini disebabkan pendekatan ini tidak lagi terpenjara oleh ketentuan legal formalism, melainkan telah melompat ke arah pertimbangan living law dan natural law. Konsepsi pluralisme hukum muncul sebagai  bantahan sentralisme hukum bahwa hukum negara merupakan satu-satunya petunjuk dan pedoman tingkah laku. Padahal pada lapangan sosial yang sama, terdapat lebih dari satu tertib hukum yang berlaku. Pluralisme hukum berbeda dengan pendekatan hirarkhi hukum yang menjadi ciri khas dari positivisme hukum dan sentralisme hukum, pluralisme hukum memandang bahwa semua hukum adalah sama dan harus diberlakukan sederajat.
    Sejalan dengan legal pluralism, hukum Islam memiliki landasan yang kuat dalam upaya pembangunan hukum, mengingat hukum Islam adalah hukum yang hidup (living law), sebagaimana ditunjukkan dalam tiga dimensi, yakni dimensi pemeliharaan (memelihara yang lama yang masih baik), dimensi pembaruan (mengambil yang baru yang lebih baik), dan dimensi penyempurnaan (perubahan suatu hukum bergantung pada perubahan waktu dan ruang).

    Mendukung keberlakuan hukum Islam dinyatakan pula oleh Hazairin dan Sajuti Thalib terkenal dengan teori receptio a contrario sebagai teori pematah atas teori recptie. Pada teori ini hukum Islam berada di atas hukum adat, bukan sebaliknya sebagaimana dinyatakan dalam teori receptie. Dengan perkataan lain, hukum adat baru dapat berlaku jika telah dilegalisasi oleh hukum Islam. Teori receptio a contrario memuat teori tentang kebalikan (contra) dari teori receptie. Teori ini muncul berdasarkan hasil penelitian terhadap hukum perkawinan dan kewarisan yang berlaku, dengan mengemukakan pemikirannya sebagai berikut; (1) bagi orang Islam berlaku hukum Islam, (2) hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan cita-cita hukum, cita-cita batin, dan moralnya, (3) hukum adat berlaku bagi orang Islam jika tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam.

    Menurut teori penerimaan otoritas hukum yang diperkenalkan oleh seorang orientalis, H.A.R. Gibb, dalam bukunya “The Modern Ternds of Islam”, sebagaimana dikutip Ichtijanto dikatakan bahwa orang Islam jika menerima Islam sebagai agamanya, ia akan menerima otoritas hukum Islam kepada dirinya. Berdasarkan teori ini, secara sosilogis, orang yang memeluk Islam akan menerima otoritas hukum Islam dan taat dalam menjalankan syariat Islam. Namun, ketaatan ini akan berbeda satu dengan lainnya, dan sangat bergantung pada tingkat ketakwaan masing-masing. Lebih lanjut  H.A.R. Gibb juga mengatakan bahwa dalam perkembangan sejarah hukum Islam telah memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk serta membina ketertiban sosial umat Islam dan mempengaruhi segala segi kehidupannya. Karena ia memiliki landasan-landasan keagamaan, hukum Islam telah berfungsi sebagai pengatur kehidupan rohani dan sekaligus pula menjadi suara hati nurani umat Islam.

    Charles J. Adams, mengungkapkan bahwa hukum Islam merupakan subjek terpenting dalam kajian Islam karena sifatnya yang menyeluruh, meliputi semua bidang hidup dan kehidupan muslim. Berbeda dengan cara mempelajari hukum-hukum lain, studi tentang hukum Islam memerlukan pendekatan khusus, sebab yang termasuk bidang hukum Islam itu bukan hanya apa yang disebut dengan istilah “law” dalam hukum Eropa, tetapi juga termasuk masalah sosial lain di luar wilayah yang dikatakan “law” itu. Lebih spesifik lagi diutarakan oleh Mohammad Daud Ali, bahwa tujuan hukum Islam secara umum sebagaimana sering dirumuskan adalah tercapainya kebahagiaan hidup manusia di dunia dan diakhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu sesuatu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial.

    Terkait dengan keberlakuan hukum Islam, Ichtijanto mempertegas dan mengeksplisitkan makna receptio a contrario dalam hubungannya dengan hukum nasional. Ia mengartikulasikan hubungan itu dengan sebuah teori hukum yang disebutnya teori eksistensi. Teori eksistensi mengokohkan keberadaan hukum Islam dalam hukum nasional. Teori ini mengungkapkan, bentuk eksistensi hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional ialah sebagai: pertama, ada (exist) dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional. Kedua, ada (exist) dalam arti dengan kemandiriannya dan kekuatan wibawanya, ia diakui oleh hukum nasional serta diberi status sebagai hukum nasional. Ketiga, ada (exist) dalam arti norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional. Keempat, ada (exist) dalam arti sebagai bahan utama dan sumber utama hukum nasional. Sifat keadaan hukum Islam dalam teori eksistensi yang terkait dengan teori al-Maqashid Syariah apabila disandingkan dengan teori lingkaran konsentris, pluralisme hukum dan receptio a contrario menemukan tempatnya. Teorisasi-teorisasi yang disampaikan di atas merupakan refleksi atas perkembangan politik hukum di Indonesia terhadap hukum Islam.

    Dangka menjembatani antara penerimaan umat Islam atas hukum Islam dan kedaulatan negara yang diwujudkan dalam politik hukum, maka nilai-nilai mashlahat yang terkandung dalam hukum Islam (al-Maqashid Syariah) dilarutkan dalam rumusan peraturan perundang-undangan. Pelarutan ini tidak berarti nilai-nilai hukum Islam kehilangan maknanya. Sesuatu yang dilarutkan tentu tidak lagi terlihat bentuk aslinya, namun demikian dapat dirasakan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.  Hal inilah yang mendasari penulis mengedepankan teori solvasisasi (pelarutan) hukum dalam rangka mendukung positivisasi nilai-nilai kemaslahatan hukum Islam dalam proses legislasi nasional.

    Dalam pelarutan kedua sistem hukum tersebut (hukum Islam dengan hukum positif), diperlukan suatu  konsentrasi yakni perbandingan hukum positif dan hukum Islam (al-Maqashid Syariah). Oleh karena yang akan dipositifkan adalah al-Maqashid Syariah, maka al-Maqashid Syariah disimbolkan sebagai hukum pelarut (solvent), sedangkan hukum positif disimbolkan sebagai hukum terlarut (solute). Dapat juga disebut hukum pelarut sebagai hukum yang mempengaruhi (variabel pengaruh), sedangkan hukum terlarut sebagai hukum yang dipengaruhi (variabel terpengaruh).  Nilai-nilai mashlahat hukum Islam memilik konsentrasi terbesar, karena sebagai hukum pelarut (solvent). Namun demikian, dalam proses pemberlakuannya tetap memerlukan keberlakuan secara yuridis formal, dalam hal ini oleh negara sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan. Di sini terlihat, secara materil kedudukan hukum Islam memiliki konsentrasi terbesar, tetapi secara formil negara juga memegang peranan yang besar dalam proses pembentukannya. Hal ini dapat dimengerti oleh karena negara berkedudukan sebagai pembentuk keberlakuan hukum secara yuridis formal. Interaksi hukum pelarut dengan  hukum terlarut inilah merupakan inti dari teori solvasisasi hukum.

    Dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan terhadap agama, keturunan, jiwa, akal dan harta, maka keberlakuan teori solvasisasi hukum ini sangat efektif dan berdayaguna dalam upaya menjaga kepentingan agama dan negara. Keberlakuan teori solvasisasi hukum bermanfaat dalam upaya menginternalisasikan teori al-Maqashid Syariyah sebagai wujud dari teori al-Mashlahah al Mursalah dalam perundang-undangan nasional Indonesia.  Keberadaan teori solvasisasi hukum mengakomodasi kepentingan agama dan negara. Teori solvasisasi hukum ini sebagai landasan teoretis keberlakuan al-Maqashid Syariah dalam sistem hukum nasional. Terciptanya hubungan koopratif antara al-Maqashid Syariah dengan hukum positif adalah manifestasi relasi negara dan agama dalam paradigma negara simbiotik. 

    Keberlakuan teori solvasisasi hukum, mempunyai dasar legitimasi yang kokoh yakni mengacu kepada Pembukaan UUD 1945, alinea 3 dan alinea 4 serta Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), yakni pengakuan tentang eksistensi agama dalam negara hukum Indonesia. Bahwa agama dan negara dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Indonesia  adalah bukan negara agama tetapi negara beragama. Paradigma negara Indonesia terhadap agama adalah simbiosis mutualisme, keduanya saling membutuhkan.

    DR. H. Abdul Chair Ramdhan, SH, MH.


    from Media Resmi GNPF-MUI http://www.belaquran.com/2017/06/mengenal-teori-solvasisasi-hukum.html
    via IFTTT


Ke atas
close